Breaking News

Pengadaan Lahan Segara Yadnya Didukung Puri Pamotan, PHDI 'Kok' malah Absen...?

 



Mataram, (postkotantb.com) - Kegiatan sosialisasi Pengadaan tanah dan Bangunan Segara Yadnya yang diselenggarakan di Aula Pura Jagantha, Taman Mayura, Kota Mataram, Minggu (27/02/2022), sukses memancing antusiasme umat Hindu.

Tidak hanya itu. Pihak Puri Agung Pamotan beserta Ormas dan Aliansi Pemuda Umat Hindu bersama 33 Pamong Sanggar, sekaligus para Pedanda, memberikan dorongan penuh terhadap upaya pengadaan lahan tersebut.

Namun sayang, dari seluruh peserta, hanya Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Mataram yang tidak menghadiri kegiatan keumatan tersebut.

"Lembaga Parisada yang seharusnya mengayomi Umat Hindu, yang harus juga memberikan pencerahan, kok bisa ngga' hadir," sindir Guru Mangku, Gede Wenten, usai sosialisasikan Pengadaan Lahan dan Bangunan Segara Yadnya.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan Puri Agung Pamotan, merupakan simbol sejarah masuknya Umat Hindu di Pulau Lombok. Sudah sewajaranya, jika Umat Hindu tetap menghormati Puri Pamotan.

"Jangan pernah melupakan sejarah. Bagaimanapun juga, Umat Hindu ada karena Puri Agung Pamotan. Buktinya, mereka dengan tangan terbuka menerima kami dan mendukung pengadaan lahan," tegas Gede Wenten.

Berkaitan soal kapan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kepanitiaan, Gede Wenten menjelaskan, sosialisasi ini merupakan tahap persiapan, sebelum SK dikeluarkan Lembaga Parisade.

Kendati demikian, pihaknya tetap mendesak, agar PHDI segera menerbitkan SK, Demi kepentingan Umat Hindu terhadap lahan yang dimaksud.

"Silahkan, karena itu ranahnya PHDI Kota Mataram, bukan PHDI NTB, harus secepatnya mengeluarkan SK. Supaya pengadaan tanah demi kepentingan umat segera berjalan," desaknya.

Sebaliknya, Gede Wenten mengingatkan, bagi siapa saja yang terpilih sebagai panitia, harus berintegritas dan amanah. Karena, pertanggungjawabanya berat.

"Jangan jadi pengurus yang bermasalah. Apalagi Yadnye. Karma kita itu yang tahu yang maha kuasa. Soalnya di pengadilan akhirat, anda akan dihukum luar biasa," cetusnya.

Terpisah, Tokoh Puri Agung Pamotan, Cakranegara, Anak Agung Made Jelantik Bahariangwangsa, mengatakan, jika ada permasalahan, ia mengajak seluruh element Umat Hindu agar duduk bersama. "Segala persoalan memang bisa diselesaikan dengan duduk bersama," ajak Made Jelantik.

Menurutnya, PHDI merupakan lembaga keumatan, bukan partai politik. Dalam menjalankan roda organisasi, Lembaga Parisade memperjuangkan nasib Umat Hindu.

"Kalau gak pernah berbicara sama kami, kami juga nggak tahu. PHDI NTB hearing dengan DPRD Kota Mataram, kami juga nggak Tahu. Ada apa ini? Ini harus dipertegas," singgung Made Jelantik.

"Seperti Ketua PHDI NTB yang sudah jadi tersangka, sudah seharusnya undur diri dari jabatan ketua lembaga. Saya tidak punya keinginan atau ambisi untuk jadi ketua. Saya ingin, jangan sampai menimbulkan perpecahan umat Hindu," tegasnya lagi.

Ia menambahkan, sebagai Tokoh Puri Agung Pamotan, pihaknya senantiasa membuka ruang, jika ada hal-hal yang disampaikan, berkaitan dengan persoalan keumatan. "Kami tetap wellcome, jika membahas mengenai umat," pungkasnya.(RIN)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close