Loteng, (postkotantb.com) - Rilis resmi dialamatkan postkotantb.com Kamis (03/033) M.Samsul Qomar (MSQ ) selaku Ketua KONI Loteng menegaskan, kebijakan mewajibkan ASN membeli tiket MotoGP adalah kebijakan paling konyol.
Dimana hal yang wajib bagi para ASN tidak semestinya diberlakukan.
“ saya anak ASN paham betul gaji ASN itu seperti apa dan kebutuhan mereka tentu jauh lebih penting yang lain seperti kebutuhan pokok atau sekolah anak anaknya ketimbang dipaksa beli tiket,” ujar mantan jurnalis ini.
MSQ sangat menyesalkan ketika Pemerintah selalu menjadikan ASN sebagai korban dalam setiap kebijakannya, padahal kata dia yang mendapat untung karena balapan ini adalah Dorna dan orang orang yang berkepentingan dengan bisnis otomotif bukan para ASN.
Lebih jauh, Qomeng menjelaskan bahwa, hajatan dibangunnya Sirkuit Mandalika adalah untuk menaikkan pendapatan daerah dengan adanya kenaikan pajak hiburan dan retribusi hotel sebagai penambahan pendapatan daerah . Bebernya
Dijelaskan MSQ, "Kalau membebankan daerah dan ASNnya baiknya moto GP ini dibatalkan saja apalagi ada upaya menambah beban rakyat ,” ketusnya.
Pihaknya justru meminta kewajiban membeli tiket itu di peruntukkan untuk sanak keluarga pejabat di NTB saja dari Gubernur, Bupati sampai anggota Dewan di kabupaten / kota . “ Wajibkan para pejabat dan sanak familinya saja dulu mereka kan punya gaji lebih, bisa dapat cuan dari yang lain lain kalau ASN mau dapat ceperan dari mana untuk beli tiket,” sindirnya.
Untuk itu, mantan ketua komisi 1 DPRD Loteng ini meminta Pemerintah membatalkan kebijakan yang tidak populis tersebut dan menerima saja kondisi riil ketika tiket yang di harapkan terjual 60 ribu tidak memenuhi harapan pihak MGPA atau pemerintah pusat.
“siapa suruh mengadakan balapan pada saat pandemi, jangan kemudian rakyat NTB yang harus dikambing hitamkan, sudah resiko mereka kalau sepi penonton atau gratiskan saja ke anak anak sekolah,” pungkasnya.(red)
0 Komentar