Loteng, (postkotantb.com) - Masa sidang ke dua, Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah mau tidak mau kembali menyampaikan kebijakan refocusing anggaran. Sehingga hal tersebut berimbas terhadap banyaknya program tidak dijalankan sesuai rencana, baik program kerja fisik maupun non fisik demi fokus menangani pandemi.
Demikian dikatakan Wakil Bupati HM Nursiah saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada sidang paripurna DPRD Loteng kemarin.
Wabup menjelaskan, pendapatan daerah dari target sebesar Rp 2,190 triliun terealisasi sebesar Rp 2,109 triliun. Itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dari target sebesar Rp 205,6 miliar terealisasi sebesar Rp 163 miliar. Kemudian pendapatan transfer dari target sebesar Rp 1,826 triliun terealisasi sebesar Rp 1,802 triliun.
"Pendapatan transfer bersumber dari tiga jenis,” tandas Nursiah di hadapan pimpinan sidang paripurna M Tauhid, pimpinan dan anggota dewan serta para pejabat forkopimda dan para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemkab.
Selanjutnya, pendapatan transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah dan dana desa. Ditargetkan sebesar Rp 1,735 triliun terealisasi sebesar Rp 1,717 triliun. Kemudian, pendapatan transfer antardaerah yang merupakan pendapatan bagi hasil dari target sebesar Rp 91,2 miliar terealisasi sebesar Rp 84,4 miliar.
Terakhir lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar Rp 157,5 miliar terealisasi sebesar Rp 144,6 miliar. “Kedua belanja daerah dari target sebesar Rp 2,427 triliun terealisasi sebesar Rp 2,118 triliun,” jelasnya.
Dikatakan, dengan besaran anggaran itu pemkab fokus berikhtiar menjalankan program kerja berbasis ekonomi kerakyatan. Harapannya, ekonomi masyarakat Gumi Tatas Tuhu Trasna di tengah pandemi tidak mengalami guncangan kuat kala itu.
Sehingga tema program kerja pemkab tahun anggaran 2021 yakni, penguatan nilai tambah produk lokal, kawasan unggulan dan investasi didukung sumber daya manusia berdaya saing, serta infrastruktur untuk pertumbuhan berkualitas. “Atau dapat kami jabarkan menjadi tujuh prioritas pembangunan,” ujar mantan sekda Loteng tersebut.
Yaitu stabilitas keamanan dan ketertiban, layanan pendidikan yang inklusif, gerakan hidup sehat dan layanan kesehatan di segala usia, percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan kawasan unggulan dan peningkatan iklim investasi.
Berikut, penataan keterpaduan pembangunan antar kawasan dan utolitas pemukiman. Terakhir penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi. “Selanjutnya, kami akan mengevaluasi dan menelaah LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 ini,” sambung pimpinan sidang paripurna DPRD Loteng M Tauhid.
Dikatakannya, yang pasti dewan juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga, apa yang dijalankan eksekutif sudah dimaklumi dan sudah tepat. Terbukti Loteng sukses mempercepat penanganan Covid-19. (Ap)
0 Komentar