Loteng, (poskotantb.com) - Pembatasan pelayanan pembuatan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Lombok Tengah (Loteng), untuk pembuatan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikeluhkan warga.

Pasalnya, Dinkes hanya menempatkan satu orang pelayan di tempat pelayanan yang dipusatkan di RSUD Praya. Tak pelak, kurang sigapnya sikap Dinkes ini telah  menghambat pelayanan bagi warga miskin selama ini.

Koordinator Bidang Hukum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Loteng, Saeful Muslim menyesalkan lambatnya pelayanan di Dinkes. Pihaknya sudah berharap agar pelayanan kepada masyarakat miskin lebih ditingkatkan lagi. Karena persoalan penanganan kemiskinan di daerah itu telah menjadi salah satu prioritas pembangunan di Lombok Tengah.

‘’Bupati dan Wabup ingin kita bergerak cepat. Makanya kalau kemudian ada yang menghambat, kami sangat sesalkan persoalan ini,’’ sesal Saeful Muslim saat ditemui di kantor TKPKD Lombok Tengah, Jum'at (27/5).

Saeful mengaku, masalah ini sudah lama dikeluhkan masyarakat. Sebab kebanyakan masyarakat yang mengurus kartu BPJS dan untuk kepentingan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat miskin adalah sifatnya emergensi.


Rata-rata pemohon yang mengurus rekomendasi di Dinkes, adalah mereka yang anggota keluarganya sedang sakit atau sedang mendapatkan perawatan langsung di rumah sakit.

 ‘’Jika ini ditunda-tunda dengan persoalan lambatnya pelayanan, maka dihawatirkan akan berdampak buruk bagi pelayanan kesehatan masyarakat,’’ imbuhnya.

Saeful lantas menyebut, Dinkes hanya melayani untuk 35 orang pemohon untuk empat hari kerja Senin-Kamis. Sedangkan hari Jumat hanya melayani 25 orang pemohon saja.

Soalnya, geografis masyarakat Loteng sangat luas. Banyak yang mereka datang telat hanya beberapa menit saja lantas tak bisa mendapatkan nomor antrean. Jika seperti itu, maka dia harus menunggu pelayanan hari berikutnya.

Yang disesalkan lagi semisal hari Jum'at atau keesokan harinya hari libur, maka pemohon akan menunggu hingga dua sampai tiga hari berikutnya.
Nah, katanya, jika dalam tempo waktu terdapat insiden lantaran tak mendapatkan rekomendasi dari Dinkes, maka persoalan ini sudah sepatutnya dipertanyakan.

Terlebih masalah pengentasan kemiskinan menjadi atensi bupati Pathul Bahri dan Wabup Nursiah. ‘’Salah satu untuk pengentasan kemiskinan ini ya warga itu mendapatkan fasilitas dan jaminan kesehatan. Tapi kalau dalam sektor ini belum terpenuhi, maka masyarakat itu akan tetap masuk kategori miskin,’’ ujarnya.

Karenanya, Saeful dan timnya di TKPKD akan segera membahas persoalan ini dengan bupati dan wakil bupati serta instansi terkait. Mengingat, TKPKD diketuai langsung oleh Wakil Bupati, maka sudah sewajarnya persoalan ini menjadi atensi semua pihak, khususnya Dikes. ‘’Intinya persoalan ini harus diatensi. Kami akan segera bicarakan persoalan ini dengan Pak bupati.

Dan, inti sebenarnya adalah menambah petugas pelayanan di tempat itu,’’ pungkasnya.

Salah satu pemohon rekomendasi Dikes untuk pembuatan kartu BPJS Kesehatan, Dedi Senandi mengaku tak bisa mendapatkan pelayanan karena terlambat lima menit saja. Ia berangkat dari rumahnya di Pringgarata sekitar pukul 07.00 Wita dan tiba di rumah sakit sekitar pukul 07.45 Wita.

Namun, nomor antrean justru sudah ludes sekitar pukul 07.00 Wita karena banyaknya warga yang antre.

Sementara pelayanan tetap dimulai pukul 08.00 Wita atau lebih. sehingga para pemohon harus mengantre sejak waktu Subuh atau sebelum pukul 07.00 Wita.

‘’Yang kita kasihan itu bagaimana kalau yang dari Praya Barat Daya. Tentu mereka akan semakin sulit mendapatkan pelayanan. Karena kami saja yang dekat harus bolak-balik berminggu-minggu mengurus, baru bisa mendapatkan pelayanan,’’ sesalnya. (Ap)