Lombok Tengah, (postkotantb.com) - DPRD Loteng melaksanakan sidang Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Loteng M. Tauhid dan di hadiri wabup Loteng Dr Nursiah, beserta seluruh OPD kemarin.
Juru Bicara (Jubir) Banggar HL. Kelan menyampaikan, Rabu (22/06/22), Pemerintah Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembahasan Ranperda sebagaimana yang tertuang dalam
Tata Tertib DPRD Loteng Banggar sebagai Alat Kelengkapan DPRD yang ditugaskan khusus melaksanakan tugas fungsi dibidang penganggaran, telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 17 Juni 2022.
Dalam kurun waktu tersebut, Badan Anggaran telah melaksanakan berbagai tahapan kegiatan mulai dari pengkajian secara internal, rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah untuk mengetahui realisasi anggaran beserta kendala kendala yang dihadapi.
Adapun beberapa yang menjadi hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Struktur Umum APBD Tahun Anggaran 2021, Pada tahun anggaran 2021, pemerintah Loteng mencatatkan total pendapatan sebesar Rp.2.109.739.782.960,12. Realisasi
tersebut lebih rendah dari target pendapatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.2.190.126.691.951,00 Realisasi pendapatan tersebut setara dengan 96,33 persen dari total pendapatan yang ditargetkan.
Adapun realisasi belanja dan transfer pada tahun anggaran 2021
yaitu Rp.2.118.548.957.565,49 Realisasi belanja tersebut setara dengan 87,26% dari target belanja yang ditetapkan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 2.427.774.165.724.Selisih realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran belanja sebesar Rp.309.225.208.158,5. rendahnya realisasi belanja dan transfer utamanya disebabkan belum cairnya rencana pinjaman daerah sebesar Rp 200 milyar yang menyebabkan rencana belanja jalan-irigasi juga tidak
bisa direalisasikan.
Adapun pembiayaan netto pada APBD Tahun 2021 dibukukan
sebesar Rp.37.802.466.241,36. Dengan demikian SILPA pada tahun anggaran 2021 berjumlah sebesar Rp.28.993.291.635,99.
Selanjutnya, Penilaian Terhadap Realisasi Pendapatan, Pada tahun anggaran 2021, pemerintah Loteng, mencatatkan total pendapatan Rp.2.109.739.782.960,12, Realisasi tersebut lebih rendah dari target pendapatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.2.190.126.691.951,00.
Realisasi pendapatan tersebut setara dengan 96,33% dari total pendapatan yang ditargetkan. Capaian pendapatan tersebut bersumber dari capaian realisasi PAD sebesar Rp.163.077.512.900,58 atau setara dengan 79,29%, lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.144.645.707.206,54 dan pendapatan transferdari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp.1.802.016.562.853,00
target yang ditetapkan.
Dari tiga sumber pendapatan daerah tersebut, sumber pendapatan yang capaian realisasinya rendah yaitu PAD yang hanya mencapai 79,29% dari target. Jika dilihat dari trend realisasi PAD dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, total pendapatan daerah tertinggi berhasil dibukukan
pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 2 triliun 148 milyar lebih.
Capaian tersebut didukung dengan realisasi PAD yang mencapai Rp 204
milyar dan dana transfer yang mencapai Rp 1 triliun 844 milyar.
Atas catatan tersebut, Banggar berpandangan pemda Loteng perlu sungguh-sungguh memanfaatkan momentum pertumbuhan
ekonomi dengan kehadiran berbagai event internasional yang digelar di Sirkuit Internasional Mandalika.
Pemanfaatan itu diwujudkan dengan menyiapkan masyarakat beserta ragam destinasi wisata, sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi tuan rumah, namun manfaat ekonominya juga harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Ap)
0 Komentar