Loteng, (postkotantb.com) -  Masing-masing Fraksi dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masa persidangan ke tiga tahun sidang 2021-2022 telah berlangsung.

Paripurna tersebut dalam rangka penyampian pandangan umum Praksi - Praksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2021 Pemda Loteng pada beberapa hari yang lalu.

Hadir Bupati Loteng HL. Pathul Bahri Ketua DPRD Lotrng  M.Tauhid, Wakil Ketua 1 DPRD HL. Rumiawan, Wakil Ketua III DPRD Loteng HM. Mayuki, Sekretaris DPRD Loteng Suhadi Kana, sejumlah OPD lingkup Pemda Loteng dan Forkopinda Loteng.

Sidang paripurna penyampian pandangan umum Praksi - Praksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang LPJ APBD Tahun Anggaran 2021 di pimpin langsung wakil ketua DPRD Loteng HL.Rumiawan.

Fraksi Gerindra di sampaikan L. Muhibban mengatakan, setelah mendengar dan mencermati penyampaian penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda tentang LPJ APBD Loteng tahun anggaran 2021 pada hari Rabu 25 Mei 2022 sangat mengapresiasi dan patur di berikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi Pemerintah Daerah Loteng yang meraih predikat WTP dari BPK RI berturut-turut sampai 10 kali dari sejak tahun 2012.

"Kami di praksi Gerindra sangat mengapresiasi capaian pemda Loteng yang mampu mempertahankan predikat WTP 10 tahun berturut turut," papar Muhibban, Senin (30/5/22)

Meskipun demikian lanjutnya, Praksi Gerindra mengingatkan semua agar jangan larut dalam eforia atas prestasi tersebut, bahwa pengelolaan keuangan daerah telah sempurna dilaksanakan tetapi ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi atau catatan BPK RI perwakilan NTB.

Untuk itu ia meminta kepada semua pihak harus tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada karna ini menjadi atensi bersama sama tentang pengelolaan keuangan daerah ke depannya terus diperbaiki menuju pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas transparan dan akuntabel.

"Kami di Praksi Partai Gerindra setuju untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," ujarnya

Sementara itu, jubir fraksi Golkar LM. Ahyar mengatakan, sistem pemerintahan seperti ini tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dan terhindar dari dampak buruk sistem pelayanan publik yang sangat demokratis, era reformasi telah ditandai oleh pergantian rezim pemerintahan yang baru yang dipandang konsen terhadap reformasi total yang di nilai mampu mengantarkan masyarakat Indonesia kepada kesadaran baru untuk mengubah paradigma sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi.

Menurut Ahyar ada tiga misi utama pelaksanaan ekonomi daerah yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan yang terakhir memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Pada dasarnya tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dan tentunya kita patut apresiasi raihan WTP yang 10 kali berturut," papar Ahyar

Setelah itu juru bicara dari perwakilan Praksi Parti Kebangkitan Bangsa (PKB)  Hj Nurul Adha menyampaikan ucapan sama yakni mengapresiasi capaian pemda loteng yang mampu meraih WTP 10 kali berturut turut dan setuju pembahasaan atas Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021 di bahas di tingkat lanjut.

"Kami dari fraksi kebangkitan bangsa menyatakan kebanggaan kami terhadap peraihan yang sudah kesekian kalinya didapatkan oleh pemerintah daerah yaitu WTP hal yang tidak mudah didapatkan justru kita sudah mendapatkan sampai dengan 10 kali maka kami dari fraksi kebangkitan bangsa juga sangat bangga dan semoga predikat yang diraih selama ini dan berkali-kali ini akan terus menjadi satu hal yang membanggakan," tutur Nurul Adha.

Dilanjutkan, dengan penyampian perwakilan Praksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selaku juru bicara Muslihin, perwujudan dari pemerintah yang baik esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktik pemerintahan yang artinya jika benar-benar dilakukan secara transparan jujur demokratis dan responsif maka insya allah hasilnya akan baik juga dan melalui tata cara ini pula pihaknya akan melakukan evaluasi secara kritis objektif dan akurat.

"Kami juga mengapresias apa yang di capai pemda Loteng saat ini (WTP) tapi bukan hal yang harus di banggakan justru yang harus lebih dibanggakan ketika prestasi 10 kali WTP itu mampu di jalankan beriringan dengan pelayan publik yang baik pula," tukas Muslihin

Jubir fraksi Partai Demokrat Ratmina menyampaikan penjelasan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban APBD Loteng tahun anggaran 2021 pada hari Rabu 25 Mei 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menjalankan dan mewujudkan tugas fungsi yang melekat pada setiap anggota DPRD tentang penganggaran legislasi dan pengawasan menyisakaan pertanyaan yakni sebelum menetapkan anggaran target penerimaan pendapatan daerah pihaknya berkeyakinan terlebih dahulu sudah dilakukan kajian mendalam dari berbagai aspek sehingga ditetapkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021.

"Apa yang di sampaikan Pemda Loteng pada sidang sebelumnya di temukan fakta dari keseluruhan sumber pendapatan tersebut tidak ditemukan capaian realisasi maksimal atau 100 persen," paparnya.

Penyampian Praksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  M. Sidik Maulana selaku juru bicara meminta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBD pada daftar kemitraan dengan pihak ketiga di jabarkan lebih jelas dan meminta Pemda Loteng memperbaiki kerjasama terkait pengelolaan Perhotelan seperti Aironhotel dan Raja Hotel.

"Pemda Loteng harus lebih jelas menyajikan informasi tentang PAD Loteng dan harusnya memperbaiki kerjasama terkait pengelolaan Perhotelan seperti Aironhotel dan Raja Hotel," tegasnya

Penyampaian Praksi Partai Bulan Bintang (PBB) Didi Arista mengingatkan bahwa 10 kali WTP tidak lebih penting dari capaian perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah agar kebutuhan mendasar masyarakat dapat terpenuhi dan terlayani secara baik dan profesional.

"Apalah artinya sebuah penghargaan di atas kertas jika tidak dibarengi dengan membaiknya penyelenggaraan dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah daerah diharapkan mampu untuk membuat korelasi antara bagusnya laporan keuangan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Loteng," Jelasnya.

Praksi Nasdem Perjuangan juru bicara Suhaimi, terhadap peraihan WTP yang sudah kesekian kalinya didapatkan oleh Pemerintah daerah merupkan hal yang tidak mudah didapatkan kabupaten lain namun justru Pemda Loteng sudah mendapatkan sampai dengan 10 kali berturut turut namun jangan ini semua menjadi jumawa.

"Kita bangga namun jangan jumawa," singkatnya

Terakhir dari Praksi Partai Amanat Berkarya Yasir Amrillah selaku juru bicara mengatakan hal yang sama yakni mengapresiasi capaian Pemda Loteng 10 kali WTP dan setuju pembahasaan Ranperda APBD 2021 di bahas di tingkat lanjut.

"Kami sepakat untuk di bahas di tingkat lanjut," tutup Yasir.

Untuk di ketahui hasil rapat paripurna hari ini semua praksi menyetujui atas Ranperda tentang LPJ APBD tahun anggaran 2021 akan dibahas lebih lanjut yakni pada pada Hari Kamis tanggal 2 Juli mendatang. (Ap)