Lombok Utara, (postkotantb.com) - Krisis air bersih yang melanda Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara, telah memicu gelombang aksi protes dari warga setempat bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menuntut tanggung jawab pemerintah daerah. Penderitaan masyarakat ini telah berlangsung selama tiga tahun akibat konflik pengelolaan air dan dugaan kerusakan lingkungan di pulau wisata tersebut. 

Sejak tahun 2023, warga Gili Meno harus bertahan hidup dalam bayang-bayang kesulitan air bersih. Kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap warga negara tersebut menjadi barang langka dan mahal, mengganggu sektor pariwisata lokal yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian masyarakat setempat. 


Masalah utama dari krisis ini bermula dari karut-marut pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang melibatkan perusahaan swasta seperti PT TCN. Kehadiran perusahaan tersebut dalam mengeksploitasi air di perairan Gili Meno justru dinilai masyarakat memicu kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran izin operasional. 

Menanggapi penderitaan yang tak kunjung usai, warga Gili Meno yang tergabung dalam berbagai aliansi masyarakat melakukan aksi unjuk rasa secara bergelombang. Mereka mendatangi kantor-kantor pemerintahan, mulai dari Kantor Bupati Lombok Utara, Kantor Gubernur NTB di Mataram, hingga turun langsung ke Jakarta. 

Aksi hari ini Kamis 21 Mei digelar di tengah laut sambil bentangkan spanduk yang dan ikuti oleh ratusan warga Gili Meno, Gili Terawangan dan sejumlah aktifis lingkungan yang tergabung dalam WALHI NTB. Mereka mengancan tak akan berhenti aksi sebelum tuntutan mereka terpenuhi ucap beberapa orator aksi. " Kami warga Gili Meno Menuntut Pemerintah KLU agar peogramkan pemasangan pipa bawah laut, jangan hanya berpikir PAD saja" Pintanya.


Dalam setiap orasinya, warga menuntut agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Provinsi NTB tidak tutup mata. Warga mendesak pemerintah untuk turun tangan langsung mengevaluasi perizinan perusahaan dan memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat kembali normal tanpa merusak lingkungan. [1, 2, 3]
Aksi ini juga mendapat pendampingan penuh dari WALHI NTB. 

Direktur Walhi NTB secara tegas menyatakan bahwa negara wajib menjamin hak-hak asasi warga Gili Meno atas lingkungan yang sehat dan air bersih, serta mengecam pembangunan yang abai terhadap kelestarian ekosistem. 

Hingga saat ini, perjuangan masyarakat belum membuahkan hasil yang memuaskan. Warga masih harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air bersih dari pulau utama dengan harga yang melambung tinggi setiap pekannya demi bertahan hidup. 

Konflik ini memperlihatkan bagaimana kesejahteraan masyarakat lokal sering kali dikorbankan atas nama pembangunan dan investasi pariwisata. Warga dan aktivis lingkungan bersikeras bahwa mereka tidak menolak adanya air bersih, asalkan pengelolaannya berpihak pada rakyat dan mematuhi hukum. 


Gerakan warga Gili Meno bersama WALHI NTB ini menjadi pengingat keras bagi pemerintah daerah. Mereka mendesak agar solusi permanen segera direalisasikan untuk mengakhiri penderitaan warga dan memulihkan ekosistem perairan Gili Meno secara menyeluruh.

Pewarta: Jaharuddin.S.Sos