Lombok Utara, (postkotantb.com) - Destinasi pariwisata nasional Lombok-Gili Tramena memegang peran strategis dalam pengembangan pariwisata nasional, guna mempercepat pengembangan destinasi pariwisata nasional Lombok-Gili Tramena, maka perlu dilakukan perencanaan yang terpadu serta menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, dan pengembangan wilayah.
Dengan ini, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena.
Terkait hal ini, kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Utara, Drs Ainal Yakin mengatakan, pihaknya mendelegasikan Sekdis Pariwisata Ali Zulkarnain, M.Si, dan empat orang rekan satu kantor yaitu,
Fahman Toriki, SST.Par, MISTM (Kabid PSDP-Ekraf), I Wayan Subada (Kabid Destinasi), Hery Setiawan, ST dan (Kabid Ekraf) dan Raden Santio Wibowo, S.Kom (kabid pemasaran)
Salah satu utusan yang di konfirmasi via telpon,Fahman Toriki, SST.Par yang menghadiri acara FGD (Focus Group Discussion) di Aston Inn Mataram, Jl. Panca Usaha No 1 Nusa, Kamis, 14 Juli 2022, mengatakan, "Acara FGD terkait Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena (RIDPN Lombok-Gili Tramena) yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisataan terpadu di Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Lombok-Gili Tramena tahun 2020-2044.
Fahman Toriki menambahkan, RIDPN ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kepariwisataan secara terpadu di DPN Lombok-Gili Tramena.
Sementara Pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana Pasal 2 ayat (2) terdiri atas, Pemerintah Provinsi NusaTenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,Kabupaten Lombok Tengah,Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, serta Pemerintah Kota Mataram, ungkapnya.
Sedangkan untuk pelaksanaan pengembangan RIDPN Lombok-Gili Tramena, meliputi perwilayahan pembangunan DPN Lombok-Gili Tramena,terkait pembangunan daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata,pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan,pengembangan investasi di bidang pariwisata, disamping pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena.
Sedangkan untuk rencana aksi RIDPN disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2020-2044 sebagaimana Pasal 5 ayat (1) yang meliputi, tahap pertama tahun 2020 - 2024,tahap kedua tahun 2025 - 2029,tahap ketiga tahun 2030 - 2034 tahap keempat tahun 2035 - 2039 dan tahap kelima tahun 2040 - 2044.
RIDPN Lombok-Gii Tramena, lanjut (Fahman Toriki- Red), "dijabarkan dalam bentukrencana kerja kementerian/lembaga dan rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena".
Sementara Pemerintah daerah pada DPN Lombok- Gili Tramena diwajibkan untuk melaksanakan RIDPN ini sebagaimana yang dijabarkan melalui rencana kerja pemerintah daerah serta bagikementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena juga diwajibkan untuk memelihara dan menjaga fungsi sarana-prasarana fisik yang dibangun sesuai RIPDN yang dimaksud.
RIDPN Lombok-Gili Tramena ditinjau setiap 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam periode 5 (lima) tahun pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena. Peninjauan kembali RIDPN Lombok-Gili Tramenda sebagaimana Pasal 10 ayat (2) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisataan.
Sedangkan pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana Pasal 11 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan ini diharapkan dapat
diperhatikan bagi seluruh stakeholder terkait, agar
pengembangan destinasi pariwisata nasional Lombok-Gili Tramena dapat terwujudkan,tandasnya. (@ng)
0 Komentar