Lombok Timur, (postkotantb.com) - Forum Pemuda, Mahasiswa dan Masyarakat (FPM2) Sakra Timur menggelar hearing di Kantor DPRD Lombok Timur, Senin (25/6). Kedatangan mereka menaruh harapan besar kepada DPRD, khususnya Komisi II untuk menyambung aspirasi masyarakat Sakra Timur untuk bisa diberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sebab saat ini, Puskesmas yang ada jauh dari kata layak dan tidak bisa mencover penduduk yang mencapai 53.063 jiwa.
Salah seorang perwakilan FPM2 Sakra Timur, Moh. Mahsar, Puskesmas saat ini sebelumnya memang sudah mendapatkan bantuan rehab 2018 lalu. Namun demikian, puskesmas tersebut belum bisa memadai lantaran jumlah penduduk yang sangat banyak.
"Puskesmas Lepak Sakra Timur memiliki 6 ruang rawat inap dan 1 ruang untuk Ibu bersalin di samping ruang ICU. Dari kondisi ini bisa tentu tidaklah mampu melayani pasien," celetuknya.
Di samping itu lanjut Mahsar, kondisi Puskesmas saat ini sangat sempit dan kumuh. Belum lagi jika dilihat dari pelayanannya yang kurang maksimal.
"Jadinya pasien bukan sehat malah akan semakin sakit," gumamnya di depan Wakil rakyat dan sejumlah pejabat lingkup Pemkab Lotim.
Untuk itu, mewakili masyarakat, Mahsar menuntut keadilan kepada pihak pemerintah untuk segera dibangunkan Puskesmas baru di Kecamatan Sakra Timur. Sebab Puskesmas yang lama tidak bisa dikembangkan karena lahanya yang sangat terbatas.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, H Pathurrahman menjelaskan bahwa anggaran untuk membangun Puskesmas Lepak Sakra Timur itu sudah dianggarkan.
"Tapi dari anggaran yang ada, kita sudah laksanakan negosiasi dengan pihak pemilik lahan sekitar untuk perluasan. Nanun belum ada kecocokan harga," jawabnya.
Pathurrahman mengakui, Pemkab Lotim juga sangat mendukung pembangunan Puskesmas Sakra Timur. Sehingga untuk tahun ini, sudah disiapkan anggaran untuk pembebasan lahan, dan untuk tahun
2023.
"Nanti kita akan anggarkan untuk pembangunan sekitar Rp 18 miliar yang bersumber dari APBD Lombok Timur," beber dia.
Kemudian terkait dengan anggaran dari APBN, Pathurrahman mengungkapkan bahwa anggaran dari APBN tahun 2023 tidak ada. Sehingga jika harus membuat Puskesmas baru, tentu semuanya harus baru. Baik dari SDM-nya, Alkes, serta yang lainnya juga baru.
"Setelah semuanya jadi, barulah kita daftarkan ke Menteri Kesehatan dan bisa dialokasikan anggarannya melalui APBN," pungkasnya. (MUL)
0 Komentar