.
Lombok Tengah, (postkotantb.com) - Polemik pembebasan lahan DAM Mujur Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah (Loteng), sepertinya tidak berujung.
Pasalnya terhitung dari tahun 1969, deretan kepala daerah yang sudah memimpin daerah ini sudah mewacanakan pembangunan tersebut, namun sampai detik ini, tidak pernah terwujud.
Lamanya proses liku liku yang sudah dilalui namun tak pernah ada hasil, terkecuali tahun 2007 lalu, semasa Loteng di pimpin HL. Wiratmaja sudah membebaskan lahan seluas 4,4 Ha di Dusun Lokon Desa Mujur, dari 300 ha yang ditargetkan.
Terseok seoknya laju wacana pembangunan DAM Mujur tersebut, mendapatkan sorotan tajam dari Anggota DPD RI Dapil TGH Ibnu Halil.
Kepada Postkotantb.com pimpinan Yayasan Inen Lemo Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Loteng ini menyarankan, agar pemerintah daerah perlu duduk bareng kembali, guna membahas kelanjutan mekanisme pembebasan lahan DAM Mujur.
"Untuk pembebasan lahan, itu tanggung jawab daerah, jadi sebaiknya perlu lebih intens duduk bareng lagi dan membahas bagaimana mekanisme pembebasannya," Katanya saat jumpa pers belum lama ini.
Mengingat lamanya wacana pembangunan DAM Mujur, tidak pernah terwujud, sehingga dipandang perlu mencarikan solusi apalagi pihaknya pernah mendengarkan dan membaca di sejumlah media, apa saja keinginan masyarakat yang lahannya masuk ke pusat pembangunan, dan itu harus dituntaskan.
"Kalau saya baca di sejumlah media, tuntutan pemilik lahan sudah jelas, sekarang yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana caranya memenuhi keinginan mereka dan saya yakin, jika keinginan mereka sudah di penuhi, pastinya mereka akan mendukung dan rela tanahnya dijadikan pusat pembangunan DAM Mujur ini," Terangnya.
Tuntutan mereka lanjutnya, berapa harga tanah mereka dibayar, kemana di relokasi dan siapa yang akan bertanggung jawab. "Kan itu sudah jelas tuntutan mereka, tinggal bagaimana caranya pemerintah kasih solusi, itu aja," Ujarnya.
Dikatakan, semenjak pihaknya dilantjk sebagai wakil NTB, pertama ia urus adalah kelanjutan pembangunan DAM Mujur ini, dimana pihaknya menanyakannya langsung ke BWS, dan pemerintah pusat, sudah siap membangun.
Tinggal di bawah yang belum selesai, dan itu perlu diselesaikan. "Sudah keseringan saya perjuangkan pembangunan DAM Mujur ini, dan pemerintah pusat sebenarnya sudah siap membangun, tinggal daerah selesaikan lahan, itu aja," Ungkapnya.
Diakuinya, jika DAM Mujur ini terbangun puluhan lahan tadah hujan akan bisa terairi dan tidak ada lagi lahan yang tidak dimanfaatkan oleh para petani, sebab pasukan air sudah terjamin.
Selain itu, dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pasokan kebutuhan insyaallah akan terjamin, terutama masalah urusan dapur, sebab semuanya sudah tersedia.
Ia menambahkan, wacana pemerintah setelah bendungan Meninting tuntas, akan dilanjutkan ke pembangunan DAM Mujur, sebab DAM Mujur ini diwacanakan sebagai bendungan penampung air kiriman dari Hulu, termasuk aliran air dari bendungan Meninting.
"Yang jelas, kendati liku liku Pembagunan DAM Mujur ini terjal, tapi saya sangat optimis, bisa n terbangun," Yakinnya sembari menutup pembicaraan. (Ap).
0 Komentar