Jalaluddin Kepala Bappenda Lombok Tengah
Lombok Tengah, (poskotantb.com) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Tengah (Loteng), siap adu data dengan anggota Pansus DPRD Loteng, terkait kritikan keberadaan warung bakso di Loteng.
Di hadapan awak media usai menghadiri rapat paripurna DPRD Loteng, Senin (5/9/22), kepala Bapenda Loteng Jalaluddin mengakui apa yang disampaikan ketua pansus benar adanya.
"Kita akui,ada 15 usaha bakso yang kita masukkan sebagai sumber pad bagi daerah, dan jika pansus mengkritisi kenapa sampai 15 yang kita masukkan, padahal penjual bakso sangat banyak, kami siap adu data," Katanya.
Kenapa ada 15 yang dimasukkan, sebab di luar 15 penjual bakso, mereka ini hanya memiliki modal usaha di bawah Rp 10 Juta, sehingga mereka itu di abaikan atau tidak masuk dalam kriteria, wajib bayar retribusi penjualan bakso.
"Yang 15 ini, mereka punya modal di atas Rp 10 juta dan itu kita masukkan dalam daftar usaha besar dan harus bayar retribusi, dan itupun tidak banyak hanya Rp 200 ribu per bulan," Terangnya.
Namun apabila pansus masih tetap harus dimasukkan di luar 15 penjual bakso,pihaknya siap untuk melakukan revisi ulang, terkait kriteria penjual bakso yang wajib bayar retribusi.
Selanjutnya untuk rumah makan yang disebut sebut rumah makan katagori besar seperti Rumah makan Asri, itu masih masuk dalam katagori kecil. Namun kembali pihaknya sampaikan, jika tetap untuk diminta dimasukkan, pihaknya juga siap untuk melakukan revisi ulang, terkait kriteria usaha yang masuk dalam sumber PAD.
"Jika kami tetap di kritik, kita akan ubah kriteria usaha yang layak untuk kita masukkan sebagai usaha sumber PAD," ujarnya. (Ap)
0 Komentar