Opini : Didin Maninggara
(Episode 1)
Dae Iwan, sapaan familiar Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc; MM; MTP. Ia putra Mbojo kelahiran Dompu. Dikenal piawai menjalin komunikasi sosial dengan berbagai elemen masyarakat. Menjadikan dirinya memiliki sederet kapasitas.
Sebagai birokrat tulen, Dae Iwan terbilang sukses menggapai karir. Kesuksesannya itu, merupakan buah manis dari kerja keras dan kerja cerdas, yang diperkuat komitmen menjaga integritas dan loyalitas dalam bingkai profesionalitas.
Hal itu, lantaran ketekunan dan kedisiplinannya membangun kinerja sinergitas pada beberapa instansi yang pernah dipimpin di lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kini, Dae Iwan memimpin Dinas PUPR NTB.
Menjelang memasuki masa purnabakti sebagai ASN pada Juni 2023, Dae Iwan ingin kembali ke tanah kelahiran. Gayung bersambut. Sebab, masyarakat di Kabupaten Dompu membutuhkan figur Dae Iwan, maju menjadi calon bupati pada Pilbup 2024.
Keinginan masyarakat Dompu agar Dae Iwan maju di Pilbup, memiliki alasan yang kuat dan realistis. Pasalnya, Dae Iwan sangat memahami anatomi persoalan dan prospek ke depan bumi kelahirannya itu, sekaligus mampu mencari solusi penangannya yang cepat dan tepat.
Paradigma pemikiran sebagai birokrat dengan jenjang karir seperti air mengalir, terkolaborasi dengan pemikiran sosial kemasyarakatan, termasuk pembangunan infrastruktur, bahkan politik. Ini diperlihatkan pada seni kinerja Dae Iwan yang akomodatif dan konsolidatif, sembari menampilkan corak berpikir praktis, taktis dan realistis.
Di tengah kesibukannya yang luar biasa dalam berbagai jabatan dan kapasitas, saya bertemu Dae Iwan di TitikTemu Cafe, Minggu malam tadi, 2 Oktober 2022.
Dengan santai terkesan tanpa beban, ia memulai bincang santai, dengan menanyakan saya ihwal dinamika yang berkembang di NTB, khususnya menjelang pilkada. Saya pun mengurai singkat dari sisi yang mungkin substantif. Yaitu, tentang perspektif pembangunan NTB yang memberi harapan optimistik di tengah karang yang menghadang.
Lalu giliran saya bertanya pada Dae Iwan terkait keinginannya maju di Pilbup Dompu, pasca purnabakti dari ASN tahun depan.
Dae Iwan bercerita cukup panjang. Salah satu poin utamanya, bahwa ia siap bertarung di Pilkada Dompu. Tapi saat ini, semuanya masih dalam tahap berproses. Seperti ke mana air mengalir.
Bagi Dae Iwan, pilkada itu, sesungguhnya rutinitas lima tahunan, seperti halnya pemilu presiden dan legislatif.
Adapun dinamika yang ada merupakan suatu hal yang wajar dalam konteks bisa sama dan berbeda pada tiap daerah. Tentu pula cara pandang menyikapinya bisa sama, bisa tidak sama.
Satu hal yang penting untuk dipahami, bahwa pilkada, pilpres, pemilu legislatif merupakan hajat demokrasi yang diamanatkan konstitusi, dan juga hajat berdemokrasi rakyat untuk memilih dan menentukan langsung pemimpinnya.
Dae Iwan menyadari, dirinya seorang birokrat, bukan politisi.Tapi, tentu sangat tahu cara-cara berpolitik yang baik, berpolitik yang beretika.
Karena itulah, dalam politik dan berpolitik, Dae Iwan tanamkan prinsip yang sama dengan Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB Zulkieflimansyah, bahwa berpolitik jangan sampai mencederai, karena kalau mencederai kita pasti diciderai. Ini yang ia hindari.
Wajar, hari-hari ini, ia rindu daerah asal. Kerinduannya, bukan nostalgia. Karena ia sering pulang kampung, sambil tugas dinas sebagai orang nomor satu di Dinas PUPR NTB. Tapi kerinduannya, ingin berbuat nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan daerah kelahirannya.
Dae Iwan ingin menampilkan perannya berkontribusi bagi penguatan ekonomi masyarakat. Tentu, ingin turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berkebangsaan dalam konteks ke-Indonesiaan, karena Kabupaten Dompu adalah bagian dari NKRI. Dengan harapan, Dompu ke depan dapat menjadi daerah yang berdaya saing di percaturan regional, bahkan nasional.
Untuk itu, Dae Iwan menyadari pemikiran dan pandangannya tentang bagaimana memajukan Dompu yang berdaya saing, memerlukan otoritas yang berkorelasi langsung dengan jabatan dan kepemimpinan dalam mengambil kebijakan.
Dalam pandangan Dae Iwan, keinginan menjadi bupati di tanah kelahirannya adalah keniscayaan, seperti halnya cita-cita. Untuk mewujudkannya, harus melekat ambisi yang kuat. Bukan ambisius.
Ia meyakini, sehebat apapun ide atau gagasan dan pemikiran yang inovatif seseorang tidak akan efektif, jika tidak memiliki otoritas jabatan yang bersentuhan dengan kebijakan, baik di legislatif, apalagi di pemerintahan.
(Bersambung ke episode 2).
0 Komentar