Lombok Timur, (postkotantb.com) - Pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan kerja Pemerintah Pusat dan semua pemerintahan di daerah. Karena itu 37 provinsi 95 dan 416 kabupaten diharapkan dapat bekerja secara paralel.
Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih pada angka positif yaitu 5,72 pada kuartal ke-3. Hal ini menunjukkan tren positif mengingat banyak negara pertumbuhan ekonominya di bawah lima persen. Sementara itu inflasi Oktober juga berada pada angka 5,71 persen, turun dari posisi 5,95 persen pada September.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sewaktu memimpin Rakornas Inflasi Daerah yang berlangsung secara virtual, Senin (21/11).
Terkait inflasi Mendagri memerintahkan agar Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, serta TNI dan Polri agar tetap memantau angka-angka inflasi di masing-masing daerah dan meminta Pemda melakukan upaya pengendalian.
“Tolong setiap daerah membuat terobosan semaksimal mungkin dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada,” ujarnya.
Ia meminta dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bansos dapat segera dicairkan. Demikian pula dengan serapan APBD yang harus ditingkatkan, mengingat tahun anggaran 2022 akan segera berakhir.
Diingatkan pula musim penghujan yang dapat menghambat dalam distribusi maupun produksi. Karena itu dibutuhkan antisipasi dengan memanfaatkan aset yang tersedia.
Lebih lanjut Mendagri juga mengingatkan persiapan natal dan tahun baru agar terus melakukan pemantauan stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara intensif di pelaku usaha wilayah masing-masing, terutama distributor dan ritel modern.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto pada kesempatan itu memaparkan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta aksi pengendalian inflasi badan pangan nasional.
Ia menyampaikan bahwa beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama, baik Pemerintah Pusat maupun Pemda karena tren peningkatan harga beras telah terjadi sejak Juli lalu.
Terkait hal itu, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo membantah produksi maupun ketersediaan sebagai penyebab kenaikan harga beras. Ia menjamin ketersediaan beras dan sejumlah bahan pangan aman. Dijelaskannya produksi beras nasional naik, tembus 32 juta ton lebih dari total luas panen 10,61 juta hektare.
Menurutnya, kenaikan harga beras bisa jadi akibat ekosistem atau rantai distribusi. Ia menyarankan Pemda melakukan cadangan (buffer stock) sendiri. Di sisi lain ia mengakui kedelai, bawang putih, dan daging kerbau mengalami keterbatasan. Akan tetapi kondisi tersebut telah ditangani melalui impor. Sementara untuk bawang merah dilakukan melalui distribusi dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit.
Pemantauan terhadap 20 komoditas strategis, selain beras, sejumlah komoditas seperti cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah diprediksi menyumbang inflasi di bulan November.
Rakornas sendiri juga diikuti Pemkab Lombok Timur. Dalam hal ini turut hadir Asisten Bidang Ekonomi Pembangungan, Kapolres, Dandim, BPKAD, BAPPEDA, Kadis PUPR, Kadis PMD, Kadis Perhubungan, Kadis Sosial, Kadis Perdagangan dan Kadis Pertanian. (Mul)
0 Komentar