Asdep Kemenpan & RB RI: Forum Yasinan Akan Dijadikan Pilot Project "Role Model Pelayanan Publik se-Indonesia".

 

Sumbawa Barat (postkotantb.com) - Kunjungan tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan & RB RI) ke Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka melihat secara langsung Program Yasinan yang digelar di Central kediaman Bupati Sumbawa Barat.

Dalam keterangannya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Sumbawa Barat Agus, S. Pd menjelaskan bahwa Tim Kemenpan RB tersebut di wakili oleh Asisten Deputi Bidang Pelayanan Publik Insan Fahmi melakukan peninjauan serta melihat secara langsung bagaimana model pelaksanaan metode Pelayanan Publik Forum Yasinan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Seperti biasa yasinan yang dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat bersama kepala OPD, dihadiri oleh masyarakat yang terdiri dari para agen Gotong royong, tokoh agama, tokoh masyarakat.

Kegiatan diskusi dipandu langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Amar Nurmansyah, ST, M.Si.

Diakhir Diskusi, Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan yang diberikan oleh warga. Dalam penyampaiannya, Bupati menerangkan bahwa kegiatan Yasinan merupakan program rutin Daerah dibagi menjadi empat kali dalam setiap bulan yang memberikan giliran kepada sebanyak 64 Desa/Kelurahan.

"Setiap minggu ada 18 desa dari 228 peliuk. Yang utama dari pelaksanaan Yasinan tersebut agar bagaimana program Perlindungan sosial masyarakat harus kita utamakan dan dijalankan ditengah masyarakat," kata Bupati didepan Asdep Kemenpan RB.

la menerangkan bahwa program Yasinan tidak berdiri sendiri, tetapi ada Peraturan Daerah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yang menjadi payung hukum salah satu instrumen pengawasan PDPGR yaitu Yasinan.

"Jadi penyelenggaraan program Yasinan, disamping meningkatkan keimanan dan ketakwaan, masyarakat juga bisa mengadukan persoalannya langsung kepada kami bersama perangkat Daerah dan langsung men solusinya malam itu juga. Sebab, pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat itu yang sangat penting dan harus di follow up segera. Kemudian, perlindungan sosial masyarakat ini yang kami dahulukan," bebernya.

la menjelaskan, bahwa dalam program Yasinan ini justru banyak yang mencaci maki para Kepala Dinas, dan bahkan meminta kepala dinas untuk mundur. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah agak tenang cara penyampaiannya.

"Alhamdulillah kerja kolaboratif, dan partisipatif selama 7 tahun ini telah berjalan dengan baik," jelas Bupati.

Sementara itu, Asisten Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Insan Fahmi mengatakan tidak salah kalau OGP memberikan penghargaan sebagai Nomor 1 Open Government Partnership (OGP) Spotlight Award untuk kawasan Asia Pasifik.

Menurutnya, pengalaman ditempat lain, penerima layanan tidak mau menyampaikan keluhannya karena takut tidak dilayani. Tapi disini beda.

Tidak ada artinya pelayanan publik kalau tidak ada publik yang dilayani. Reformasi birokrasi tidak hanya tumpukan kertas, harus mendengar dan melayani publik.

"Itulah sebabnya, saya hadir disini ingin melihat konsepnya. Ternyata memang luar biasa dan mohon Izin pak Bupati agar kami di Kemenpan RB untuk menyiarkan Forum Yasinan untuk dicontoh dan direplikasi di daerah lain. Karena ini ketemu suplai dan demand, solusi yang diinginkan oleh publik itu terpenuhi. Insya Allah kami akan kembali lagi, menyusun buku tentang praktek baik yang dilakukan, dari Sumbawa Barat untuk Indonesia," ujarnya. (HS)