Breaking News

Bupati Djohan Terima DIPA Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2023

 


Mataram, (postkotantb.com) – Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu menerima buku Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) Tahun anggaran 2023.

Penyerahan sendiri dilakukan Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah SE. M.Sc didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Sudarmanto secara bergiliran di Ballroom Hotel Lombok Raya Mataram (05/12/2022).

Hadir juga perwakilan Unsur Forkopimda NTB, Para Pimpinan Civitas Akedemika Negeri, Para Bupati/Walikota se-NTB, Kepala PD Provinsi NTB, Kepala Instansi Vertikal, serta undangan lainnya.


Penyerahan DIPA yang mengusung tema "Optimis dan Waspada Menghadapi Tantangan Mewujudkan NTB Gemilang dan Sejahtera". Kegiatan ini meneruskan rangkaian penyerahan DIPA sebelumnya oleh Presiden pada tanggal 1 Desember 2022 di Istana Negara.

Bupati Djohan menerima DIPA Petikan dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2023 dengan Pagu Anggaran yang diterima Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp 700,66 miliar.


Menurut Bupati Djohan sendiri anggaran ini akan di alokasikan pada program prioritas pembangunan daerah seperti Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lombok Utara.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB, Sudarmanto menyebutkan untuk Provinsi NTB pada tahun 2023, Pagu alokasi belanja Negara sebesar Rp 24,479 triliun. Pagu tersebut terdiri dari Pagu belanja Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 8,249 triliun dan Pagu TKD sebesar Rp 16,23 triliun.


“Anggaran 2023 akan dialokasikan untuk beberapa proyek prioritas nasional dan proyek yang berpagu besar di Provinsi NTB di beberapa lokasi seperti Bendungan Meninting Kabupaten Lombok Barat, Bendungan Tiu Suntuk Sumbawa Barat, dan Pembangunan jaringan irigasi tambak di Kabupaten Sumbawa dan ada juga di beberapa wilayah di NTB," jelasnya.

Sementara itu Gubernur NTB, Dr. Zul menyampaikan tugas pemerintah harus berfokus pada peningkatan APBN karena alokasinya atau fungsi penyediaan barang ke publik bisa memberi keuntungan.

“Tugas kita sebagai pemerintah harus berfokus pada pemberian pelayanan dan memberikan pendampingan bagi para pengurus izin usaha. Investasi terbaik yaitu terdapat pada usaha usaha yang berkualitas seperti lahan pertanian atau tempat yang menjadi sektor komoditas berada karena ciri khas NTB ada pada hasil produk lokal yang ada di NTB," tuturnya. (@ng)

0 Komentar

Posting Komentar

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close