Bupati Lotim HM.Sukiman Azmy, Sekda Lotim Muhammad Juaini Taofik, Kepala BPS, sejumlah Pimpinan OPD, dan Kadin Lombok Timur serta lembaga terkait saat mengikuti Rakor dengan kemendagri bahas pengendalian inflasi dari Ruang Rapat Bupati melalui vidio Conprence, Rabu, (08/02/2023).
Lombok Timur, (postkotantb.com) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dukugan Kejaksaan dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Diantaranya dengan memberikan rujukan maupun arahan terhadap kebijakan daerah terkait penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT). Harapan tersebut dilontarkan Mendagri pada rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang berlangsung secara hybrid, Rabu (08/02/2023).
Pada acara yang diikuti Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia tersebut, Mendagri mengungkapkan Kejaksaan memiliki peran strategis dalam upaya pengendalian inflasi daerah bersama jajaran Forkopimda lainnya. Utamanya merujuk keterlibatan Satgas Ketahanan Pangan yang seharusnya juga melibatkan Kejaksaan di samping TNI/Polri.
Selain Kejaksaan, Mendagri juga berharap pada TNI/Polri kaitannya dengan gerakan menanam. TNI/Polri dinilai tangkas mendukung kegiatan tersebut yang diharapkan bersifat masif sebagai upaya menekan inflasi. Demikian pula terkait adanya indikasi penimbunan dan pengoplosan sejumlah kebutuhan pokok yang ditengarai menjadi penyebab naiknya harga.
"Saya juga mengapresiasi kerja keras semua pihak, termasuk kepala daerah sehingga laju inflasi dapat diturunkan. Saya berharap Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Satgas Ketahanan Pangan dapat menggelar rapat secara rutin untuk dapat terus menurunkan inflasi," ujarnya.
BPS mencatat inflasi Januari 2023 lebih rendah dibanding bulan Desember 2022 dan Januari 2022. Inflasi Januari mencapai 5,28 persen turun 0,34 persen dibanding Desember 2022 lalu. Akan tetapi angka tersebut masih perlu dikendalikan mengingat target inflasi tahun 2023 pada rentang 2-4 persen seperti asumsi Pemerintah. Kepala BPS Margo Yuwono mengingatkan hal itu perlu dilakukan menjaga kepastian berusaha dan masyarakat untuk mengonsumsi barang dan jasa. Menurutnya penting pula antisipasi jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri agar tidak terjadi kenaikan harga signifikan.
Beras menjadi salah satu komoditas yang menjadi penyumbang inflasi selain bawang merah, cabai merah, minyak goreng, dan tempe. Secara khusus Kepala BPS menggarisbawahi perlu memberikan perhatian terhadap harga rokok kretek filter yang juga menyumbang inflasi, termasuk pula adanya rencana kenaikan tarif PDAM.
Selain Bupati, Sekda Muhammad Juaini Taofik, Kepala BPS, sejumlah Pimpinan OPD, dan KADIN Lombok Timur serta lembaga terkait juga mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Rapat Bupati. (Mul)
0 Komentar