Biawansyah,SH.Kabag Hukum Pemda Lombok Timur

Lombok Timur (postkotantb.com) - Nasip Investor di bidang perikanan laut yang beroperasi di kawasan Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur akah berakhir.

Kontrak kerjasama selama 3 tahun antara PT Natura Samudra Lestari (NSL) dengan pemerintah kabupaten Lombok Timur akan berakhir pada 01 April 2023.

Dari data dan informasi yang berhasil dihimpun postkotantb.com bahwa Perusahaan yang bergerak di bidang pengelasan hasil ikan laut ini dalam kontrak kerjasama tidak akan diperpanjang.

Oleh karena itu PT nSL harus pergi dari Kabupaten Lombok Timur. Hal tersebut berdasarkan surat perjanjian kerjasama bernomor : 181.6/05/UPP/2020. Pemda Kabupaten Lombok Timur akan memperoleh PAD sebesar Rp 300 juta pertahunnya.

Pihak Pemda Lombok Timur akan memutus kontrak dengan PT NSL yang akan berakhir pada 31 Maret 2023. Pemda Lombok Timur selaku pihak pertama'tidak akan memperpanjang kontraknya.

Hal tersebut disampaikan Kabag Hukum Pemda Lombok Timur, Biawansyah saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (09/02/2022).

"Perkara aset bangunan dan harta benda itu adalah milik mereka dan hak mereka. Kalau sudah tidak ada kerjasama lagi, ya silahkan aset miliknya mau dibawa kemana atau diserahkan kepada Pemda juga silahkan saja," ucap Biawansyah.

Terkait bagaimana nantinya PT NSL tidak terima bahwa kontrak kerjasama tidak diperpanjang dan melakukan upaya hukum, Biawansyah mengatakan "silahkan saja, tidak ada masalah".

Karena menurutnya, Pemda tidak memutus kontrak kerjasama, tetapi ketika kontrak berakhir pihak Pemda Lombok Timur tidak akan memperpanjang kontrak tersebut.

Ditemui terpisah, Kabag Kerjasama Lotim Lalu Putra mengatakan bahwa, selama ini belum mengetahui secara pasti. Karena ada mekanismenya.

"Mengingat ini ada mekanismenya dan tentunya ada perintah dari pimpinan untuk menindak lanjuti persoalan ini," kata Lalu Putra.

"Selain saya orang baru disini, sehingga saya belum mengetahui secara detail duduk permasalahannya seperti apa. Untuk itu silahkan dikonfirmasi ke Kabag Hukum dan Dinas Perhubungan," pintanya menutup wawancara. (Mul)