Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.Lalu Pathul Bahri.
Lombok Tengah (postkotantb.com) - Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Pathul Bahri angkat bicara perihal tidak sinkronnya data stunting yang dikeluarkan pihaknya dengan data yang diperoleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pusat.
Bupati menjelaskan, pihaknya bersama KPAI sebenarnya telah menyepakati angka stunting berada pada angka 17,4 persen. Namun, kehadiran pihak KPAI di Loteng saat ini menjadi pertanyaan semua kalangan.Padahal kehadiran KPAI adalah untuk menskrinkonkan data dan tentunya membutuhkan waktu beberapa hari.
''Tapi kan tidak mungkin sehari. Maka dibutuhkan waktu beberapa hari ke depan, sehingga data ini betul-betul valid dan sinkron,'' kata Bupati pada wartawan di Kantor Bupati setempat, Kamis (06/04/2023).
Sinkronisasi yang dilakukan antara kedua belah pihak dimaksudkan agar tidak ada lagi perbedaan data. Sebab, dengan perbedaan data yang dikeluarkan akan menimbulkan pikiran yang tidak-tidak bagi semua kalangan.
''Itu harus disinkronkan datanya agar kita tidak berfikir aneh aneh terkait kasus Stunting di Loteng,'' imbuh Pathul Bahri.
Pathul mengatakan, adapun upaya pemerintah daerah untuk menekan angka stunting di Loteng adalah dengan menjalin sinergitas antara semua leading sektor yang ada di daerah ini. ''Dan, tidak bisa ini (stunting) diselesaikan oleh SKPD tertentu. Semua dinas harus ikut serta,'' ujar Pathul.
Bupati juga mengungkap, pihaknya saat ini sedang meminta serapan anggaran kepada seluruh dinas untuk penanggulangan stunting. Sebab, anggaran stunting tidak bisa diidentifikasi karena bersifat menyebar layaknya data kemiskinan.
''Jumlah anggaran tidak bisa tetapkan. Harus diidentifikasi, karena semua SKPD harus ada,'' ujar Pathul Bahri.
Sebelumnya, KPAI pusat meminta Pemda Lombok Tengah menskinronkan kembali data stunting. KPAI beranggapan, penurunan data dari angka 30 persen ke 17,4 persen dianggap tidak wajar. (Iwan)
0 Komentar