Triwidiastuti PLT Kepala Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah. FOTO: Lalu Irsyadi PKN
Lombok tengah, (postkotantb.com) - PLT Kepala Disnakertrans Kabupaten Lombok Tengah, Triwidiastuti akhirnya mengklarifikasi dan memberikan jawaban, pada kamis (06/04/23).
Setelah dituding berkhianat oleh Lembaga Deklarasi NTB yang dianggap lalai dalam mengurus program Redistribusi pengesahan lahan pekarangan dan lahan usaha untuk kepemilikan sertifikat tanah bagi warga binaan di 2 Desa yakni Mekar Sari Praya Barat dan Pandang Tinggang Praya Barat Daya.
Pihaknya mengaku sama sekali tidak seperti yang disangkakan. Melainkan tetap berjalan sesuai proses mekanisme yang ada.
" Memang kami janji 2 minggu tuntas setelah di demo, tapi ternyata kami harus menunggu Perbup terbit dulu yang juga mesti mengetahui Provinsi Perbup jadi dasar penetapan diskon pembayaran BPHTB, supaya masyarakat tidak bayar 100 persen," sebutnya.
Jika dikatakan ada data pernah diserahkan Pemdes, keberadaanya itu sudah ditangan BPN sebagai bahan pembuatan sertifikat. Di Disnaker sudah kosong tidak pegang arsip.
Nah, kali ini bahan kelengkapan data yang diminta kembali adalah untuk kebutuhan pengurusan BPHTB di Bapenda.
"Kami sudah komunikasikan dengan Pemdes secara intens, akan berusaha bersama tuntaskan bulan April ini," jelasnya.
Justru, untuk percepat, Bu Tri intruksikan berapa yang ada dulu dieksekusi bertahap walaupun misalnya hanya 30 atau 40 persen. Jangan tunggu sampai tercukupi 100 persen baru diserahkan berkasnya. Itu yang buat molor.
Intinya, terang Dia, sekarang tergantung Pemdes. kelengkapan bahan kumpul Bulan April ini, ya maka tuntas bulan ini juga.
Terpisah, Saurim, Kades Batu Jangkih, benarkan sedang berupaya ekstra kumpulkan bahan dari warga dengan objek penerima manfaat 100 orang.
"Demi warga, kami kebut kerjakan non stop siang malam bahkan sampai lembur, bisa saja kami sodorkan mana yang ada dulu, tapi agar tidak nanggung kami selesaikan saja seluruhnya, biar sekali-kali bekerja," katanya.
Namun dalam hal ini, beban berat jadi berpusat pada Pemdes. kondisi membuat agak sedikit dilema. Biaya pengumpulan bahan ini banyak, Ia bingung bagaimana caranya mau kasik upah tenaganya. Perlu makan minum dan kebutuhan lainnya. Sementara tidak ada sumber dana untuk menanggulanginya. Disisi lain, warga pahamnya ini adalah tanggungjawab Pemerintah alias semua gratis.
"Mau tarik sedikit dana saja dari warga kami tidak berani, nanti salah, sebab tidak ada aturan atau payung hukum untuk mamayunginya, kami mau sukarela juga susah, serba salah saja," bebernya.
Namun, lanjutnya, segala daya upaya terpaksa harus diusahakan. Walaupun harus putar otak. Ia targetkan bulan ini selesai semua. Diharapkan tidak ada lika liku kendala lagi di Dinas dan sertifikat dapat segera diterima warga.
" Kepada masyarakat, saya berpesan untuk menjaga sertifikat dengan baik, tidak disalah gunakan, agar tidak menimbulkan masalah baru lagi dikemudian hari, bisa bermanfaat bagi keluarga dan generasi mendatang," tegasnya. (Irs)
0 Komentar