Ir. Lalu Mulyadi Kalak BPBD Kabupaten Lombok Timur.FOTO:IST.Multasri postkotantb.com Biro Lotim.

Lombok Timur (postkotantb.com) - Sebayak 1.9 milyar anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 untuk membayar pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan, pihak rekanan pengadaan barang dan jasa pada kantor BPBD Kabupaten Lombok Timur.

Pekerjaan tersebut dilaksanakan tahun 2022 lalu, berdasarkan catatan pihak BPBD, bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan bencana alam yang terjadi pada tahun 2022 lalu,sehingga kewajiban pemerintah harus membayarnya, namun karena kondisi keuangan yang belum stabil hingga saat ini, sehingga belum bisa dibayarkan, namun demikian kepada para rekanan diharapkan untuk bisa bersabar, sembari menunggu kondisi keuangan stabil," kata lalu Mulyadi selaku Kalak BPBD, dan  harus dibayarkan pada tahun 2023.

Informasi yang berkembang sementara ini, bahwa 1.9 M ini tipis kemungkinan untuk dibayarkan,fasalnya Bupati Lombok Timur belum menerbitkan SK bencana pada tahun 2022 lalu, hal ini di tepis langsung Lalu Mulyadi saat di konfirmasi di ruang kerjanya Jum'at(19/5/2023).
" ah,informasi itu tidak benar adanya, pak bupati justru yang memerintahkan untuk segera merespon semua kondisi dimana terjadi kerusakan akibat terjadinya bencana alam," jelasnya lagi.

Maka dari itu,lanjutnya,kita berani melaksanakan karena ada sinyal tersebut, namun karena setiap pembayaran harus mengikuti sistim dan tehnik pembayaran, untuk itu dirinya menghimbau kepada para rekanan agar mengerti dan bersabar, dan pasti akan kita bayar. tandasnya.

Di tempat terpisah Kepala Dinas DPKAD H.Hasni saat di konfirmasi melalui Pesan singkat WatsApnya, menyebutkan," tidak ada istilah tidak dibayarkan asal prosedural dan administrasinya sudah benar dan  lekap, hanya saja pembayarannya agak terlambat dilaksanakan, sambil menunggu PAD yang masuk," tegasnya singkat. (Mul)