Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Danny Karter Febrianto membuka kegiatan pelatihan Aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSPKE) Berbasis Android di Aula Kantor Bupati, Selasa (23/5/2023). FOTO:IST/Jaharuddin.S.Sos (@ng) Biro postkotantb.com Lombok Utara


Lombok Utara (postkotantb.com) - Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Danny Karter Febrianto membuka kegiatan pelatihan Aplikasi Verifikasi Validasi Desa Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (VVDSPKE) Berbasis Android di Aula Kantor Bupati, Selasa (23/5/2023).

Adapun peserta yang hadir langsung; dari verifikator 32 orang, pendamping sosial masyarakat sebanyak 43 orang dan melalui virtual zoom meeting yang diikuti para kepala perangkat daerah Kabupaten/Kota Se-NTB.

Dalam arahannya, wabup menyampaikan berdasarkan data BPS pada 2022, angka kemiskinan di KLU sebesar 25,93 persen, mengalami penurunan sebesar 1,11 persen dari tahun 2021 yaitu sebesar 27,04 persen.Terjadi penurunan warga miskin sejumlah 1.880 jiwa, berdasarkan prestase KLU masih berada posisi 10 kabupaten/kota di NTB.


"Dengan posisi kemiskinan KLU paling terakhir perlunya dilakukan percepatan dalam penurunan angka kemiskinan yang komprehensif, efektif dan efisien dengan mengidentifikasi penduduk miskin yang ada di KLU," kata Danny.

Lebih lanjut, wabup yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) KLU menyebut, meskipun persentase masyarakat miskin mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat miskin ekstrem masih cukup tunggi. Berdasarkan data yang diterima, miskin ekstrem di KLU sebanyak 33.152 KK, selanjutnya Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dilakukan pemadanan data dengan DTKS yang telah dilakukan verifikasi sejak 2021, didapatkan hasil sebanyak 85,56 persen. Sepadan dengan DTKS dan sisanya sebanyak 14,44 persen tidak padan. Disebabkan beberapa hal seperti NIK tidak terdaftar, keluarga ASN/TNI/POLRI, meninggal dunia, NIK ganda, dan lainnya.

Data merupakan prioritas baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, sehingga data P3KE diharapkan terverifikasi dan tervalidasi dengan baik. Selain itu, kesempatan ini juga menjadi langkah awal untuk meng-update data kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem sehingga intervensi kemiskinan dapat diberikan secara tepat sasaran.

“Kita harus bisa memastikan masyarakat mendapatkan hak sesuai kebutuhannya bukan sesuai keinginannya," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB diwakili Kabid Perekonomian dan SDA, Iskandar Zulkarnain menyampaikan, pelatihan dan bimtek VVDSPKE merupakan salah satu program Bappeda NTB dalam misi memutakhirkan data P3KE yang akan dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota Se-NTB.

"KLU menjadi lokasi pertama dilakukan kegiatan Bimtek VVDSPKE berbasis android ini," terangnya.

Iskandar juga membeberkan kemiskinan ekstrem di NTB sebanyak 176.029 jiwa dan berada di posisi ke-8 dari akhir di antara provinsi lain di Indonesia. Di mana masalah penanganan kemiskinan adalah ketepatan sasaran. Jika sasarannya tepat, maka penanganan kemiskinan akan cepat terlaksana.

Sasaran yang tidak tepat menjadi masalah penanggulangan kemiskinan di NTB. Selain itu, disebabkan oleh kesalahan data kemiskinan yang dimiliki, di mana kesalahan sebanyak 12 persen pada data kemiskinan sehingga diperlukan verifikasi dan validasi data.


“Di mana pemerintah pusat menargetkan nol penduduk miskin ekstrem pada 2024, dan jika melihat progres dari daerah lain yang luar biasa penurunannya, hal ini menjadi motivasi bagi kita dalam menanggulangi kemiskinan di daerah," tandasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial PP dan PA KLU Fathurrahman S.ST, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain ST., M.Si, Sekban Bappeda KLU Nur Asmaun Gunadi, S.Sos.,MM. (@ng)