H Mohammad Rum.

Mataram (postkotantb.com)- Belum lama sejak ditinggalkan H Ridwan Syah yang purna tugas Tertanggal 3 Juli 2023 lalu, kini kursi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, akhirnya resmi ditempati H Mohammad Rum.

Diwawancarai usai dilantik Senin kemarin, H Mohammad Rum menyampaikan tekadnya untuk memantapkan infrastruktur di Provinsi NTB. Baik infrastruktur yang berdampak langsung terhadap masyarakat, maupun infrastruktur untuk mendukung investasi.

Dengan catatan, pemantapan infrastruktur harus dibarengi dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur. Seperti tanggap darurat dan daerah proteksi longsor.

"Yang terpenting, bagaimana investor merasa nyaman berinvestasi di NTB. Tentu infrastruktur memadai berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap mantan Kepala DPMPTSP NTB ini.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyebutkan beberapa infrastruktur yang perlu diperhatikan. Salah satunya, projek kereta gantung menuju Gunung Rinjani. Proyek ini merupakan investasi besar dan unik, bisa mendatangkan keuntungan.

"Akses jalan memang agak sempit. Tapi akan diperluas lagi. Kami juga sudah bertemu Sekda Loteng untuk berkolaborasi membahas penanganannya, supaya tidak melangkah sendiri," bebernya.

"Kereta gantung ini merupakan investasi besar dan unik, yang bisa mendatangkan keuntungan. Akses jalan di sana agak sempit. Sehingga akan diperluas lagi," terangnya.

Kondisi Infrastruktur di Pulau Sumbawa pun tidak luput dari pria yang juga pernah menjabat Kepala BPBD ini. Seperti di Lunyuk. Kata dia, di wilayah itu, ada lahan milik pemda setempat yang dimanfaatkan sebagai lahan penanaman singkong untuk pabrik tapioka. Letaknya antara Pelabuhan Badas dan Teluk Santong, dengan luas 200 hektare.

“Di sana rawan longsor. Inilah yang akan kita tuntaskan supaya tidak setengah-setengah penyelesaian infrastruktur pendukung dan harus benar-benar siap,” tegasnya.

Soal Defisit Anggaran, Mohammad Rum mengatakan bahwa untuk membangun infrastruktur, tidak harus mengandalkan APBD.

"Harus ada inisiatif. Seperti menyiapkan proposal untuk ke Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM,red) kaitan investasi. Karena selain di Kementerian PUPR, bisa juga Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kita juga bisa cari stimulan di DPR RI, ada perwakilan di sana,” jelasnya.(RIN)