Dok RIN.

Lombok Barat (postkotantb.com) - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan mengaku, seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di NTB telah terintegrasi dengan pusat JDIHN dalam kegiatan Validasi Dokumen Hukum JDIHN pada Kamis (23/11).

"Per tanggal 13 November seluruh anggota JDIH NTB sebanyak 22 anggota yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Seluruh Pemerintah Kabupaten maupun Kota, Sekretariat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota sudah terintegrasi dengan JDIHN," sebut Parlindungan saat membuka kegiatan.

Kendati demikian lanjut Parlindungan, pihaknya bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota se NTB, berupaya menggandeng Perguruan Tinggi yang memiliki perpustakaan hukum agar bisa bersinergi, demi mewujudkan keterlibatan akademisi dalam pembangunan JDIH.

"Sudah menjadi tugas kita bersama untuk menciptakan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum yang terpadu dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai amanat Perpres Nomor 33 Tahun 2012," jelas Parlindungan.

Hal ini sesuai dengan amanat Menkumham, Yasonna H. Laoly yang mengatakan bahwa JDIH harus mampu mewadahi seluruh pendokumentasian berbagai kajian hukum. Menurut Menteri Kelahiran Sumatera Utara itu, peran JDIHN sebagai bentuk layanan publik dalam mendokumentasikan dan menyebarkan informasi hukum menjadi semakin urgent, sehingga JDIHN perlu diprioritaskan eksistensinya.(RIN)