Dr.Ainuddin.SH.MH
Mataram (postkotantb.com) - Proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara periode 2024-2029 diduga terdapat kejanggalan. Hal itu diungkap oleh Dr. Ainuddin yang tidak terima karena kliennya tidak diluluskan tanpa sebab dan tidak adanya transparansi dari tim seleksi.
Padahal dari awal pendaftaran kliennya tentu sudah melengkapi semua persyaratan yang diminta baik melalui online maupun offline.
Bahkan sebelum dinyatakan lulus administrasi saja, semua berkas harus terverifikasi lebih dulu, hingga sampailah pada 20 besar.
Dr. Ainuddin menegaskan, bahwa klien nya dinyatakan tidak lolos seleksi anggota KPU Lombok Utara dengan issu yang tersebar bahwa kliennya positif narkoba.
"Dari hasil pemeriksaan RSU TNI AD tidak pernah mengatakan bahwa klien Dr Ainuddin positif narkoba, " Ujar Dr. Ainuddin saat dimintai keterangan, Minggu (17/12/2023).
Dari 20 besar ke 10 besar inilah, kata Ainuddin, kemudian muncul masalah yaitu sebelum diadakan rapat pleno, issu tentang klien kami positif narkoba sudah tersebar. Yang menjadi pertanyaan nya ialah, kenapa timsel berani mengatakan positif narkoba sedangkan pihak rumah sakit TNI AD Mataram setelah dikonfirmasi tidak pernah menyatakan positif narkoba.
"Dari data rikkes yang ditunjukkan pun kolom narkoba kosong atau tidak tercentang," Jelas Ainuddin.
Jika timsel berani mengatakan tidak lolos 10 besar karena positif narkoba, data mana yang di pegang, apakah data yang di pegang timsel sama dengan data rikkes yang ada di rumah sakit TNI AD Mataram atau tidak??
Jika ternyata sama dengan yang ada di rumah sakit TNI AD Mataram, lalu darimana timsel berkesimpulan itu positif??
"Jika ternyata data yang dipegang timsel tidak sama dengan data yang ada di rumah sakit TNI AD Mataram, dari mana timsel mendapatkan data itu dan siapa yang mengeluarkan data tersebut??, " Tanya Ainuddin heran.
"Jadi hal-hal seperti inilah yang harus lebih teliti dilakukan timsel sebelum mengambil kesimpulan sepihak, " Tambah Ainuddin.
Sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan adanya indikasi kecurangan di dalam timsel itu sendiri, mengingat klien kami tidak diberikan waktu untuk melakukan sanggahan sebelum rapat pleno dilakukan.
Diungkap Ainuddin, sebelum adanya kasus yang menimpa kliennya ini, bahwa ada kasus-kasus serupa yang pernah dialami calon lain yang pernah melakukan sanggahan dan diterima. Sehingga bisa masuk kembali menjadi peserta.
Seperti yang dialami seorang peserta berinisial A (Seleksi Anggota KPU Kota Mataram 2023), saat teranulirnya kelulusan seleksi awal, karena alasan keluarga dari penyelenggara Pemilu. Kemudian menggunakan hak sanggah/keberatan, kemudian diakomodir dan kembali lulus.
Begitu juga Saudari Bq H (Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten Loteng 2023), saat teranulirnya kelulusan seleksi Tes Psikologi, karena alasan tidak lulus psikologi. Setelah menggunakan hak sanggah/keberatan, kemudian diakomidir kembali lulus.
"Sedangkan klien kami saat akan melakukan sanggahan dengan membawa bukti-bukti kepada timsel, tidak diterima atau ditolak, " Katanya.
Harusnya timsel menerima lebih dulu sanggahan dari klien kami agar tidak menimbulkan permasalahan baru, karena dengan menyampaikan sanggahan atau bantahan terhadap issu yang beredar, sehingga bisa menghentikan issu yang beredar.
Mengingat kasus ini sedang dalam proses hukum, ia telah bersurat kepada KPU RI tembusan KPU NTB dan timsel, untuk sementara rapat pleno pengumuman hasil 10 besar ke 5 besar dihentikan khusus untuk kabupaten lombok utara dan meminta agar peserta 20 besar kemarin dilakukan tes kesehatan secara ulang.
Ainuddin kemudian menawarkan kepada siapapun calon-calon anggota KPU baik kota maupun kabupaten yang merasa dirugikan dan atau dicurangi, kami menerima aduan terbuka kepada peserta seleksi KPU kabupaten/kota di NTB yang mengalami kerugian materil maupun inmateril," tandas Dr. Ainuddin. (@ng)
0 Komentar