Oleh : Didin Maninggara, Ketua Bidang Humas Forkorda PP DOB NTB
Saat tulisan ini dibuat, pencoblosan suara tinggal dua hari lagi. Rakyat akan memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada hari bersamaan, Rabu, 14 Februari 2024 rakyat juga akan memilih calon presiden dan calon wakil presiden.
Peristiwa yang berulang datang tiap lima tahun sekali ini sering pula disebut pesta demokrasi. Penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Amanat yang diberikan kepada kedua lembaga ini adalah berat. Intinya, KPU dan Bawaslu wajib hukumnya berbuat jujur dan adil (jurdil). Tapi kedua lembaga ini sudah terlanjur dinilai publik curang. Setidaknya dalam dua kali pilpres (2014 dan 2019).
Pemilu legislatif, apalagi pilpres, memiliki arti sangat penting dan mendasar dalam menentukan arah perjalanan masa depan Indonesia. Karena itu, pilpres 14 Februari nanti harus jujur dan adil.
Saya tak yakin pilpres jurdil. Telah begitu banyak pendapat dari berbagai kalangan menyatakan dugaan kecurangan pilpres. Tidak perlu disebutkan satu persatu di tulisan ini. Karena sudah diketahui publik dari berbagai media sosial. Apalagi di YouTube. Dengan terang benderang Presiden Jokowi bagi-bagi bansos yang dituding untuk kepentingan anaknya yang mendampingi Prabowo. Ini baru satu contoh sederhana. Tak tanggung-tanggung. Uang negara yang berasal dari rakyat digelontorkan Jokowi mencapai 400-an triliun, hanya untuk bagi-bagi bansos. Bagi-baginya mendekati pilpres. Aneh bin ajaib?
Untuk mengantisipasi pilpres curang, jawaban sejatinya ada pada rakyat. Rakyat yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya dalam pemilu legislatif dan utamanya pilpres. Masih ada waktu dua hari lagi kita merenung dengan sepenuh hati tentang pribadi tiga pasangan capres-cawapres. Termasuk programnya masing-masing. Visi misinya. Rekam jejak perjalanan hidupnya. Sosok mana yang lebih baik. Lebih pintar atau cerdas. Lebih baik akidahnya. Lebih meyakinkan untuk membawa Indonesia lebih baik.
Publik tentu sudah lebih mengetahui paslon yang paling banyak massa yang hadir di kampanye, berbanding terbalik dengan elektabilitas "survei bayaran" yang menempatkan di posisi terendah.
Catat! Semua paslon baik, tapi pasti ada yang lebih baik. Ada pula yang sebaliknya, mengecewakan. Tidak mencerminkan sosok yang cerdas. Bahkan muncul istilah "anak haram konstitusi". Dan embel-embel lain yang berkonotasi "karbitan".
Agar hak pilih kita tidak sia-sia, kita datang ke TPS dengan niat tulus dan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk menggunakan hak pilih. Sehingga apa yang kita lakukan mempunyai nilai kebaikan sebagai bagian dari amal dan ibadah. Kita dalam menggunakan hak pilih, hendaklah dengan kearifan. Artinya, kita dalam menggunakan hak pilih secara cerdas, dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih, kritis dan bertanggungjawab dunia akhirat.
Kearifan memilih, akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang amanah, jujur, istiqamah, berakhlak, menjadi teladan, memiliki komitmen tinggi berkhidmat untuk kemajuan masa depan bangsa dan negara.
@Forkorda PP DOB NTB (Forum Koordinasi Daerah Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Nusa Tenggara Barat)
0 Komentar