 |
| Apriadi Abdi Negara, Ketua Aktivis Demokrasi NTB. Foto Istimewa/Lalu Irsyadi/postkotantb.com |
Pasalnya, dalam demokrasi kedaulatan itu sudah semestinya ada ditangan rakyat. Namun sebaliknya, menurut Apriadi, malah ada di tangan PPK dan PPS. Sehingga ia mendesak dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024 mendatang, PPK dan PPS sebelumnya harus diganti.
"Penyelenggaraan kemarin itu, jadi sampel dan potret kalau PPK dan PPS tidak berkualitas dan telah mencederai nilai-nilai demokrasi, atas hal itu, saya meminta KPU Loteng untuk mengganti PPK dan PPS yang sudah ada," kata ketua Aktivis Demokrasi NTB, Apriadi Abdi Negara, Sabtu (20/4).
Dapat disimpulkan, kemarin saja banyak konflik yang terjadi, dan itu buah dari ketidak profesionalan mereka, dari itu di pilkada mendatang, konflik serupa tidak boleh terulang lagi.
Bobroknya hasil rekrutmen PPK dan PPS tersebut, pihaknya atas nama ketua Aktivis Demokrasi NTB, menawarkan saran, dalam perekrutan PPK dan PPS selaku bagian dari penyelenggara Pilkada, agar KPU Lombok Tengah memberikan hak kepada para Aktivis dan Tokoh-tokoh di Lombok Tengah, agar dilibatkan dalam Rekrutmen Calon PPK dan PPS.
Kenapa harus demikian, kembali pihaknya mengulas, dalam Pileg kemarin, itu penuh dengan peristiwa, seperti penggelembungan suara dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan dan itu sepertinya sudah tersetruktur.
Hal itu, yakin Apriadi, bukan praduga, tapi terbukti dalam proses sanding data di Pleno tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, tidak singkron.
Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada KPU Lombok Tengah, untuk serius menerima tanggapan masyarakat sebagai salah satu alasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi PPK dan PPS pada Pilkada Lombok Tengah tahun 2024.
"Kita semua ingin melihat semua tahapan Pilkada berjalan dengan baik, jangan sampai melahirkan konflik seperti pileg kemarin," tandasnya. (Irs)
0 Komentar