Pemprov NTB Launching Gerakan Bersama Menuju Nol Perkawinan Anak

 

Bupati Djohan Teken MoU pengentasan masalah perkawinan anak antara Pemprov NTB, Pemkab Lotara serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO, di desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kamis (13/6/2024). Foto Ist/Jaharuddin.S.Sos

Lombok Utara (postkotantb.com) - Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya menurunkan angka pernikahan anak, kali ini pemprov NTB bersama pemerintah Kabupaten Lombok utara, menggandeng serta beberapa lembaga dan NGO melakukan kerja sama bertajuk Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Perkawinan Anak.

Penjabat Gubernur NTB yang diwakili Plh.Asisten 1 Setda NTB Ir. H. Lalu Hamdi, M.Si mengatakan, program kolaboratif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk menekan hingga nol persen perkawinan anak di NTB.

"Jadi, masalah perkawinan anak ini sangat kompleks perlu satukan kekuatan dan langkah untuk mengentaskannya," tegas Lalu Hamdi dalam sambutannya pada acara Deklarasi Gerakan Bersama menuju NTB nol perkawinan anak di desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Lombok Utara, Kamis (13/6/2024).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kerja keras yang dilakukan pemprov NTB bersama mitra selama ini sudah membuahkan hasil yang sangat signifikan dari tahun ketahun mengalami penurunan.

"Dengan ikhtiar bersama pasti bisa terselesaikan! Terbukti dari tahun 2022 di angka 32,7 persen mengalami penurunan sebesar 8,1 persen, menjadi 24,6 persen "di tahun 2023," kata Hamdi.

Sementara itu Bupati Lombok Utara H.Djohan Syamsu mengungkapkan, sebagai kabupaten termuda di NTB Lombok Utara terus berbenah salah satunya fokus mengentaskan masalah perkawinan anak serta stunting selain menggelontorkan anggaran khusus juga melakukan  edukasi serta sosialisasi ke desa.

"Untuk mengintervensinya tentu tidak hanya gerakan semata. Dari kebijakan anggaran juga kita dukung," jelas Djohan.

Di akhir acara dilakukan penandatangan MoU pengentasan masalah perkawinan anak yang melibatkan Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO, selanjutnya ditutup dengan pembacaan komitmen bersama menuju NTB nol perkawinan anak yang dilakukan oleh kepala desa se kabupaten Lombok Utara. (@ng)