Breaking News

Propemperda DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Ditetapkan

 

Propemperda DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 Ditetapkan
Susana Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah masa persidangan kedua Tahun sidang 2023-2004, Senin (10/06/2024). FOTO IST/LALU IRSYADI/POSTKOTANTB.COM
Lombok Tengah (postkotantb.com) - Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah masa persidangan kedua tahun sidang 2023-2024, salah satunya mengagendakan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025.

Nantinya, Propemperda akan bahas total 14 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) meliputi 6 Ranperda usul Pemerintah Daerah (Pemda), 5 Ranperda usul DPRD serta 3 Ranperda Komulatif Terbuka.

"Apakah (Rancangan) Propemperda Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, dapat disetujui untuk ditetapkan jadi Propemperda ?, " tanya Ketua DPRD Lombok Tengah M.Tauhid yang sontak langsung disepakati oleh semua peserta rapat.

Lebih jelas M.Tauhid menguraikan, 6 Ranperda usul Pemda diantaranya ; 1. Ranperda Tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2030;

2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman ;

3. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

4. Ranperda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD;

5. Ranperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi Di Kabupaten Lombok Tengah

6. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

" 6 Ranperda diatas berdasar hasil koordinasi bersama bagian hukum Setda Lombok tengah selaku perangkat Daerah yang membidangi pembentukan Perda dilingkungan Pemda," kata Tauhid.

Sementara Ranperda dari usul DPRD dari masing-masing komisi yakni ;

1. Ranperda Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Aset Daerah Usul Komisi I;

2. Ranperda Tentang Desa Wisata Usul Komisi II;

3. Ranperda Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Usul Komisi III;

4.Ranperda Tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dan Bencana Usul Komisi IV.

5. Ranperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Kesenian Daerah merupakan usul dari Bapemperda sendiri.

Selanjutnya, 3 Ranperda komulatif terbuka yang wajib dibahas setiap tahunnya terdiri dari ;

1. Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026;

2. Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; serta

3. Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelakaanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD tak lupa mengingatkan terkait jadwal kegiatan selanjutnya pada Rapat Paripurna Rabu (12/06/2024) yang akan datang agar dapat diperhatikan.

"Masing-masing Fraksi DPRD besok, Rabu (12/06/2024) akan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda yang ada," terangnya. (Irsyad)

0 Komentar

Posting Komentar
DISCLAIMER: POST KOTA NTB menggunakan iklan pihak ketiga ADSTERRA. Kami tidak bisa sepenuhnya mengatur tayangan iklan. Jika muncul tayangan iklan yang dianggap melanggar ketentuan, harap hubungi kami untuk kami tindaklanjuti.

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close