Lombok Barat (postkotantb.com) - Musim penerimaan siswa baru (PPDB) dan acara perpisahan di sekolah-sekolah sudah dimulai, bahkan ada yang melaksanakan sebelum Surat Edaran resmi dikeluarkan. Aldy, seorang penggiat pendidikan yang tergabung dalam Lembaga Enam Sekawan, mengkritik keras praktik yang terjadi dalam kegiatan tersebut.
Aldy menyoroti adanya dugaan markup harga seragam siswa baru serta monopoli acara perpisahan oleh pihak-pihak tertentu di sekolah, yang sering kali mengatasnamakan siswa melalui wali murid. "Kami menduga ini adalah kedok untuk melakukan pungutan liar di akhir dan awal tahun pelajaran," tegasnya.
Ia meminta pihak-pihak terkait, terutama Kepala Dinas Pendidikan Lombok Barat dan jajarannya, untuk turun langsung ke sekolah-sekolah. "Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan Surat Edaran. Kami juga mendesak Ombudsman NTB dan pihak Kepolisian dalam hal ini Tipikor, untuk ikut terlibat dalam pengawasan ini," ujar Aldy.
Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat dan tindakan langsung dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses PPDB dan pelaksanaan acara perpisahan. "Kita harus melindungi hak-hak siswa dan orang tua dari praktik-praktik yang merugikan ini," pungkasnya.
Aldy dan Lembaga Enam Sekawan berharap, dengan adanya perhatian dan tindakan nyata dari pihak berwenang, praktik-praktik pungli di sekolah dapat segera dihentikan dan pendidikan yang bersih serta transparan bisa terwujud.
Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, Maad Adnan, S.Pd., M.Pd, saat d konfirmasi media ini menegaskan, "Kami terus mengingatkan selalu kepada Satuan Pendidikan untuk mematuhi Juklak Juknis dan Surat Edaran yang sudah di turunkan", singkatnya. (Red)
0 Komentar