Lombok Utara (postkotantb.com) - Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku penjabat gubernur dan atas nama pemerintah provinsi NTB mengucapkan selamat, kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Lombok Utara yang baru, yang pada hari ini telah dilantik.
Di hari yang bersejarah ini, kita menyaksikan sebuah momentum penting dalam perjalanan demokrasi di kabupaten Lombok Utara.
Pengucapan sumpah anggota DPRD kabupaten Lombok Utara periode 2024-2029 ini, memiliki makna yuridis dan konstitusional yang akan diemban selama masa jabatan.
Peristiwa ini harus menjadi motivasi bagi setiap anggota dewan, untuk mengabdi secara totalitas sebagai wakil rakyat, yang sejatinya selalu responsif dan akuntabel, dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
Sumpah jabatan ini juga mengandung pertanggung-jawaban kepada tuhan, karena sumpah yang diikrarkan berjanji dengan nama tuhan untuk bertugas dengan jujur, adil, dan amanah.
Selain bertanggung jawab kepada masyarakat dan hukum, saudara-saudara juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual, mengingat setiap tindakan dan keputusan disaksikan oleh tuhan.
Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki wewenang dan hak yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya kewenangan ini, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kemandirian daerah serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kebijakan yang dirumuskan harus mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan tersebut.
Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, DPRD memiliki peran penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki tanggungjawab yang sama dengan kepala daerah, dalam mencapai tujuan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, hubungan kemitraan yang harmonis antara dprd dan kepala daerah menjadi sangat penting, untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sebagai mitra pemerintah daerah, dprd memiliki kedudukan yang setara dengan kepala daerah. Ini berarti bahwa antara dprd dan kepala daerah tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan keduanya bekerja sama secara sejajar untuk kepentingan rakyat.
Hubungan yang harmonis ini sangat diperlukan untuk membangun kebijakan yang efektif dan berdaya guna.
Hadirin yang saya hormati,
Sebagai anggota DPRD kabupaten lombok utara yang baru terpilih, maupun yang kembali terpilih untuk periode masa bakti 2024- 2029, saudara-saudara memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan fungsi legislatif dengan sebaik-baiknya, yang meliputi tiga hal utama yaitu :
Pertama, fungsi legislasi.
DPRD memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan daerah, yang akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peraturan daerah yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, akan menjadi pilar utama dalam menciptakan tatanan yang adil dan sejahtera.
Kedua, fungsi anggaran.
Sebagai wakil rakyat, DPRD bertanggung jawab dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan apbd yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah. APBD harus dirancang secara cermat dan transparan, agar dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Ketiga, fungsi pengawasan.
DPRD memiliki peran pengawasan untuk memastikan, bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk menjamin
Akuntabilitas dan
Transparansi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, Wewenang. Serta Mencegah
Terjadinya Penyalahgunaan
Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, para legislator harus selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkannya, dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Kerjasama yang harmonis antara kedua lembaga sangatlah penting, dimana antara kedua belah pihak harus saling mendukung, guna mencapai tujuan bersama. Keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif ini, harus dijaga agar tercipta mekanisme checks and balances yang efektif.
Demikian halnya untuk melahirkan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pembangunan, DPRD dan pemerintah daerah harus saling membuka ruang dialog dan komunikasi yang konstruktif, agar tercapai regulasi yang berkualitas bagi pembangunan daerah, dalam rangka mewujudkan lombok utara bangkit menuju kabupaten yang inovatif, sejahtera dan religius, sebagaimana visi-misi yang ingin dituju.
Ke depan, DPRD bersama pemerintah daerah tentu masih mempunyai tugas besar, yaitu bagaimana menjadikan kabupaten lombok utara yang lebih baik lagi, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja yang layak, menanggulangi kemiskinan, serta memastikan keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan.
Dengan demikian, masyarakat lombok utara akan memiliki rasa cinta dan bangga terhadap daerahnya, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat antar warga masyarakatnya. Kiranya, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan Ini.
"Akhirnya, saya ucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota dprd kabupaten lombok utara yang baru dilantik dan Mari kita jadikan masa bakti ini, sebagai periode yang penuh prestasi dan keberhasilan. Dengan semangat kerja keras, kolaborasi yang baik, dan komitmen yang tinggi, saya yakin bahwa kita semua
Dapat memberikan yang terbaik bagi kota Lombok Utara dan provinsi NTB tercinta".
Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.
Wabillahitaufiq walhidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12 agustus 2024
Pj. Gubernur nusa tenggara barat,
Ttd
Hassanudin (@ng)
0 Komentar