 |
Pelaksanaan Visitasi dan Verifikasi Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perangkat Daerah diagendakan terlaksana selama satu Minggu. Dengan melibatkan tim dari Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komuniskasi (PTIK) dan UPTD Pusat Layanan Digital. |
Mataram (postkotantb.com)- Pemprov NTB melalui Dinas Kominfotik NTB, melaksanakan visitasi dan verifikasi penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Provinsi NTB.
Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran sistem elektronik yang setiap tahunnya, dilaksanakan oleh Pemprov NTB.
Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi transformasi digital dan keterpaduan layanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB.
Visitasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah NTB diagendakan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang melibatkan tim dari Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komuniskasi (PTIK) dan UPTD Pusat Layanan Digital mulai hari Senin hingga Jum'at, 21-25 Oktober 2024.
Hal ini dilakukan sebagai upaya kedepan dalam penata kelolaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih baik.
Dengan kegiatan ini nantinya akan mendata kondisi sistem elektronik yang berjalan di Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan pemetaan kondisi terkini masing-masing sistem elektronik dan jaringan internet pada Perangkat Daerah.
Proses evaluasi yang dilakukan menitik beratkan pada proses pengembangan sistem elektronik yang dianggap perlu pada suatu aplikasi di seluruh Perangkat Daerah diantaranya pendataan layanan, output, pengembangan yang dilakukan, hingga aspek pendekatan siklus hidup.
Dalam kesempatan ini Lalu Heridanto Tri W selaku Kasi Layanan Administrasi Pemerintah Digital menyampaikan, bahwa ke depannya, penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah dapat dioptimalkan.
Berkaitan dengan fungsi dan pemanfaatan, kata dia, tidak hanya terhadap sektor pemerintahan. Tapi pemanfaatan bagi masyarakat dengan pendekatan Citizen Centric.
Sehingga pelaksanaan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional dapat memenuhi aspek efektivitas, terpadu, berkesinambungan, memperhatikan interoperabilitas, keamanan, dan efisien dalam penyelenggaraannya.
"Koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang optimum, harus diperkuat," tutupnya.(RIN)
Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran sistem elektronik yang setiap tahunnya, dilaksanakan oleh Pemprov NTB.
Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi transformasi digital dan keterpaduan layanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB.
Visitasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah NTB diagendakan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang melibatkan tim dari Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komuniskasi (PTIK) dan UPTD Pusat Layanan Digital mulai hari Senin hingga Jum'at, 21-25 Oktober 2024.
Hal ini dilakukan sebagai upaya kedepan dalam penata kelolaan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang lebih baik.
Dengan kegiatan ini nantinya akan mendata kondisi sistem elektronik yang berjalan di Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan pemetaan kondisi terkini masing-masing sistem elektronik dan jaringan internet pada Perangkat Daerah.
Proses evaluasi yang dilakukan menitik beratkan pada proses pengembangan sistem elektronik yang dianggap perlu pada suatu aplikasi di seluruh Perangkat Daerah diantaranya pendataan layanan, output, pengembangan yang dilakukan, hingga aspek pendekatan siklus hidup.
Dalam kesempatan ini Lalu Heridanto Tri W selaku Kasi Layanan Administrasi Pemerintah Digital menyampaikan, bahwa ke depannya, penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah dapat dioptimalkan.
Berkaitan dengan fungsi dan pemanfaatan, kata dia, tidak hanya terhadap sektor pemerintahan. Tapi pemanfaatan bagi masyarakat dengan pendekatan Citizen Centric.
Sehingga pelaksanaan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional dapat memenuhi aspek efektivitas, terpadu, berkesinambungan, memperhatikan interoperabilitas, keamanan, dan efisien dalam penyelenggaraannya.
"Koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang optimum, harus diperkuat," tutupnya.(RIN)
0Komentar