Mataram (postkotantb.com)- Digitalisasi bukan saja tentang teknologi namun tentang mengubah sistem, budaya kerja dan ekosistem kerja yang cepat, efisien dan transparan. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Dr. Hassanudin bahwa, digitalisasi adalah sebuah keharusan dan bukan pilihan hanya sekedar mengikuti arus.
"Digitalisasi itu keharusan bukan pilihan, bukan sekadar mengikuti arus trend,” tegasnya saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D), di Hotel Lombok Raya, Kamis (10/10/2024).
Ia menekankan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting untuk kemajuan daerah, tetapi memerlukan adaptasi dari masyarakat. Sementara teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Hj. Eva Dewiyani menambahkan, percepatan digitalisasi tak hanya sebatas penilaian. Namun harus menjadi output dan outcome seperti peningkatan dalam pembayaran pajak.
Meski demikian, tantangan infrastruktur digital di NTB masih menjadi kendala seperti pengentasan blankspot dan daerah lemah sinyal.
“Melalui pertemuan ini kita mencoba bertemu dengan para stakeholder dalam mengatasi kendala dan mendapatkan rekomendasi untuk percepatan digitalisasi. Terutama dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak,” ujar Eva.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB dan stakeholder pemerintah lainnya dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah.(RIN)
"Digitalisasi itu keharusan bukan pilihan, bukan sekadar mengikuti arus trend,” tegasnya saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D), di Hotel Lombok Raya, Kamis (10/10/2024).
Ia menekankan bahwa digitalisasi merupakan langkah penting untuk kemajuan daerah, tetapi memerlukan adaptasi dari masyarakat. Sementara teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Hj. Eva Dewiyani menambahkan, percepatan digitalisasi tak hanya sebatas penilaian. Namun harus menjadi output dan outcome seperti peningkatan dalam pembayaran pajak.
Meski demikian, tantangan infrastruktur digital di NTB masih menjadi kendala seperti pengentasan blankspot dan daerah lemah sinyal.
“Melalui pertemuan ini kita mencoba bertemu dengan para stakeholder dalam mengatasi kendala dan mendapatkan rekomendasi untuk percepatan digitalisasi. Terutama dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak,” ujar Eva.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank NTB dan stakeholder pemerintah lainnya dalam mendukung percepatan digitalisasi daerah.(RIN)
0 Komentar