BPSDM Minta Perguruan Tinggi Jadi Mitra Pemprov dalam Pemberantasan Korupsi

 

Dr. H Ashari saat Menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Uji Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi untuk Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum di Unram. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Senat Lantai III Rektorat Universita Mataram. Foto Istimewa.

Mataram (postkotantb.com) - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Dr. H. Ashari, S.H., M.H., mengharapkan perguruan tinggi (PT) menjadi mitra dalam misi pemberantasan korupsi.

"BPSDM Provinsi NTB juga menjadi mitra strategis KPK dalam mencegah korupsi di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), khususnya di NTB," ujar Dr. Ashari dalam kegiatan Bimbingan Teknis Persiapan Uji Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi untuk Dosen Mata Kuliah Wajib Kurikulum di Universitas Mataram, Kamis (28/11/2024).

Selain itu, dirinya juga mengajak akademisi berikrar menjadi ASN yang berakhlak, bermartabat dan antikorupsi. Hal ini penting dilakukan, karena dosen sebagai tenaga pengajar pada mahasiswanya menekankan untuk menghindari perilaku atau sikap korupsi dalam sikap sehari-hari.

Tidak hanya itu, kata Dr. Ashari, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga berkomitmen memberantas korupsi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan.

"Ini sejalan dengan penerapan Asta Cita pada poin ke-8, yakni tentang bagaimana komitmen dalam pemberantasan anti korupsi," ungkapnya.

‘Untuk itu, BPSDM dari Pemerintah Provinsi NTB berharap perguruan tinggi menjadi mitra dalam misi pemberantasan korupsi. Karena BPSDMD juga sudah menjadi mitra strategis KPK dengan adanya kegiatan sertifikasi sejak tahun 2019 sampai saat ini.

Diakuinya, pada tahun 2024 ada Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi dilaksanakan di BPSDM kerja sama dengan KPK, seluruh fasilitatornya dari penyuluh antikorupsi di NTB. Sasaran peserta adalah ASN Pemprov NTB dan juga ASN dari lembaga lain di NTB.

‘’Saat ini, BPSDMD memiliki 14 paksi, 12 di antaranya adalah Widyaiswara, yang tergabung dalan Forum Penyuluh Antikorupsi. BPSDMD juga memiliki 5 fasilitator pelopor dan 2 asesor kompetensi sektor antikorupsi. Persiapan TUK Mandiri, didampingi LSP KPK, agar tahun ini BPSDMD bisa menjadi TUK Mandiri pertama dari unsur Pemda di Indonesia,’’ papar mantan Sekwan NTB itu. (Babe)