Lombok Utara (postkotantb.com) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara,Tresnahadi optimis terhadap capaian produksi tahun ini 2025. Kabupaten Lombok Utara menjadi satu - satunya daerah yang surplus padi.
Selain memenuhi kebutuhan dalam daerah sendiri juga produksi beras KLU menyuplai kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat.
“Pemerintah daerah KLU melalui dinas DKP3 berkomitmen menjaga stabilitas produksi, agar dapat terus mendukung ketahanan pangan daerah maupun nasional,” tuturnya, kepada postkotantb.com, Kamis (10/04/2025).
Tresnahadi yakin, bahwa ketersediaan pangan di KLU lebih dari cukup, sehingga pihaknya terus memacu petani untuk aktif mengikuti kegiatan kegiatan pertemuan, pelatihan dan sebagainya, untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumberdaya petani di KLU.
Tak hanya itu, tambah Tresnahadi, mereka juga sudah bantu alsintan dan modal usaha sebesar Rp 25 juta/orang, jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) juga memprogramkan subsidi bunga pinjaman modal usaha tahun ini. Bahkan nominal anggarannya kini naik dari Rp 700 juta menjadi Rp 2 miliar.
Dari Rp 2 miliar yang dianggarkan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU dijatahkan Rp 1 miliar.
”Beberapa bulan yang lalu kita sudah melakukan rakor kaitannya dengan program pinjaman modal nol bunga yang bersumber dari APBD, untuk bagaimana memantapkan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemerintah KLU harus melakukan pembaharuan perjanjian kerja sama (PKS) dikarenakan nominalnya yang bertambah. Hal ini sesuai dengan yang dicantumkan dalam Perbup Nomor 11 tahun 2022. Yang mengharuskan adanya PKS antara lembaga keuangan dan pemda.” Tahun lalu PKS-nya dengan Bank NTB Syariah Tanjung,” sambungnya.
Pada 2022 lalu DKP3 mendapat jatah Rp 300 juta bagi sektor peternakan saja. Tahun ini nominalnya bertambah menjadi Rp 1 miliar dan akan diharapkan tidak hanya di sektor peternakan saja. ”Dulunya ada di kas daerah, sekarang diserahkan ke masing-masing OPD, kita Rp 1 miliar dan Diskoperindag Rp 1 miliar,” jelasnya.
Dirinya berharap subsidi bunga pinjaman modal usaha tersebut bisa diarahkan juga ke sektor perkebunan, hortikultura, perikanan, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar semua usaha masyarakat di beberapa sektor lain di bawah DKP3 juga bisa menikmati program tersebut. ”Sekarang kita minta semuanya, supaya bisa merasakan semuanya,” tutupnya.
Ditambahkannya, daftar tunggu untuk program ini di sektor peternakan sekitar 30 usaha. Mengingat maksimal pinjaman yang disubsidi bunganya maksimal Rp 15 juta nantinya. Sehingga masih banyak peluang bagi sektor lainnya. Terlebih lagi, ada cukup banyak keluhan yang masuk karena hanya peternakan yang diberikan tahun lalu. ”Kenapa tanaman pangan tidak diberikan, begitu kata mereka,” ujarnya.
Dari Rp 1 miliar untuk subsidi bunga pinjaman, Bank penyalur bisa menggulirkan modal pinjaman Rp 9 miliar. Jumlah ini tentunya akan meng-cover banyak usaha di berbagai sektor selain peternakan. Sebab itu, pihaknya ingin membagi secara proporsional di semua bidang yang ada di naungan DKP3. ”Kalau PKS kemarin sudah kedaluarsa, makanya PKS sekarang harus diperbarui,” tandasnya.
Untuk upaya ketersediaan pangan di KLU, kami terus memperkuat langkah strategis dalam mendukung swasembada pangan melalui berbagai kebijakan, termasuk penguatan infrastruktur pertanian, pemanfaatan lahan non-sawah seperti tegalan dan perkebunan, serta penggunaan teknologi pertanian modern," katanya. - (@ng)
Pewarta : Jaharuddin.S.Sos
0 Komentar