DPRD KSB Terus Desak Bulog Serius Serap Hasil Hasil Panen Petani

 

Mustafa HZ Ketua Komisi II DPRD KSB. Foto Istimewa

Sumbawa Barat, (postkotantb.com) - 
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Mustafa HZ, menyoroti kinerja Perum Bulog dalam menyerap hasil panen petani yang belum menunjukkan keseriusan dalam mendukung kesejahteraan petani, terutama saat musim panen raya lalu.

Mustafa mengungkapkan kekecewaan terhadap pola kerja Bulog yang dianggap kurang tepat waktu dalam menyerap hasil panen petani. Banyak kasus keterlambatan yang akhirnya berdampak pada turunnya kualitas hasil panen, padahal petani sangat bergantung pada pendapatan hasil panen untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
“Kami melihat Bulog ini setengah hati. Mereka berjanji akan datang hari ini misalnya, tetapi realisasinya bisa dua minggu kemudian. Ini membuat masyarakat kecewa dan merasa diabaikan,” ujar Mustafa beberapa waktu lalu.

Keterlambatan itu, lanjutnya, menyebabkan hasil panen jagung yang semula sudah sesuai standar kadar air (KA) 14 persen menjadi lembab kembali karena terlalu lama menunggu. Akibatnya, harga jual turun dan merugikan petani secara ekonomi.

Ketua Komisi II menekankan penyerapan hasil panen yang lambat membuat para petani tidak dapat menikmati hasil yang maksimal, meskipun panen tergolong melimpah. Keadaan ini juga berdampak pada kestabilan ekonomi rumah tangga petani.
“Petani kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Setelah panen, mereka butuh uang untuk kehidupan sehari-hari. Kalau serapan lambat, tentu mereka yang paling dirugikan,” tegasnya.

Mustafa juga mendorong agar Bulog segera membangun gudang permanen di KSB yang dilengkapi dengan fasilitas pengering. Menurutnya, ketergantungan petani pada lantai jemur sangat tidak ideal, terlebih saat musim atau cuaca yang tidak menentu.

“Kalau Bulog serius bangun gudang dan sediakan pengering, itu sangat membantu. Petani tidak lagi khawatir dengan kualitas hasil panen saat menunggu dibeli,” katanya.
Selain itu, Mustafa juga meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam. Menurutnya, perlu ada intervensi aktif dari Pemda untuk mengatasi persoalan ini, agar kesejahteraan petani bisa benar-benar ditopang oleh sistem yang mendukung.

“Pemerintah harus hadir dan memberikan dukungan penuh. Sinergi antara Bulog dan Pemda sangat penting untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkasnya. (Amry)