 |
| Ketua Presidium ITK NTB, Achmad Sahib. |
Lombok Timur (postkotantb.com)- Presidium Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung penuh sikap tegas Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin.
Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan bupati memerintahkan perahu pengangkut wisatawan asing dari luar Lotim, segera meninggalkan perairan Pantai Ekas, Kecamatan Jerowaru.
Ketua Presidium ITK NTB, Achmad Sahib, menegaskan bahwa Bupati Haerul Warisin mengambil langkah ini untuk melindungi kepentingan strategis wilayah, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi Lombok Timur.
"Bupati bersikap tegas demi kedaulatan pariwisata daerah," ujarnya saat ditemui, Sabtu (21/06/2025).
Sahib mengungkapkan bahwa pemandu wisata yang membawa wisatawan asing berasal dari luar daerah, memanfaatkan perairan Teluk Ekas untuk berselancar tanpa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Justru, aktivitas ini merugikan warga sekitar," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa lokasi selancar seharusnya melayani wisatawan yang menginap di Lotim. Bukan sekadar menjadi tempat transit di tengah laut. Sayangnya, gaya komunikasi bupati yang tegas memicu viralnya kasus ini dan menimbulkan persepsi negatif dari sejumlah pihak.
"Kami sepakat dengan Bupati yang akrab dipanggil Haji Iron itu karena beliau ingin memastikan pariwisata Lombok Timur memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Daerah ini tidak boleh hanya jadi tempat singgah tanpa kontribusi ekonomi," tambah Sahib.
Pegiat pariwosata NTB itu juga menekankan bahwa kehadiran wisatawan asing di Pantai Ekas selama ini tidak berdampak positif bagi Lotim. Bahkan, aktivitas ini justru menggerus perekonomian lokal.
"Lotim memiliki destinasi bahari yang indah, tetapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangan sampai mengalir ke wilayah lain," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kejadian ini bukanlah bentuk pengusiran. Bupati tetap mengizinkan aktivitas selancar asalkan pemandu wisata tidak menaruh jangkar sembarangan dan mendorong wisatawan beristirahat di sekitar lokasi.
"Masyarakat perlu bersikap bijak dan dapat edukasi," ujarnya.
Sahib meminta masyarakat menyikapi persoalan ini dengan bijak. Media harus menjadi sarana edukasi agar publik memahami duduk persoalan sebenarnya. Ia mendorong dinas pariwisata kabupaten dan provinsi, serta pelaku usaha pariwisata, untuk segera berkoordinasi.
"Mereka perlu turun langsung ke lapangan, membangun komunikasi, dan mencari solusi bersama," desaknya.
Selain itu, Sahib mengingatkan pentingnya penempatan pejabat sesuai kompetensi. "Pemimpin daerah harus mengutamakan profesionalisme, bukan balas jasa politik," tegasnya.
Sahib optimis pariwisata NTB memiliki prospek cerah. Komitmen menjadikan NTB sebagai destinasi dunia sudah mendapat respons positif.
"Namun, kita butuh dukungan semua pihak," ujarnya.
Ia menyayangkan komentar negatif di media sosial yang justru memicu polemik. Netizen seharusnya mendorong diskusi produktif, bukan adu pendapat yang memanas.
Sahib juga mendukung usulan Ketua DPRD Lotim, Muhammad Yusri, untuk menyusun regulasi terpadu dan zonasi wisata perbatasan. Karena perlu ada batas jelas untuk lokasi selancar agar tidak terjadi konflik antar peselancar.
Ia mengingatkan agar isu ini tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Jika dibesar-besarkan, kompetitor bisa menjadikannya ancaman bagi keamanan wisatawan," ungkapnya.
Menanggapi komentar bernada provokatif, Sahib menyebutnya sebagai tindakan tidak bijak. "Alih-alih berpikir maju, malah mempertontonkan kebodohan sendiri," tegasnya.
"Langkah Bupati Lombok Timur sudah tepat, hanya perlu penyesuaian dalam gaya komunikasi. Namun, situasi seperti ini memang membutuhkan ketegasan," pungkasnya.
Harapannya, kebijakan penataan di Teluk Ekas akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata Lombok Timur ke depan.
Pewarta: Syafrin Salam.
0 Komentar