 |
Dalam kunjungan serta kehadirannya di acara Musrenbang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu (04/06/2025), Mendagri Tito Karnavian tidak pernah sedikitpun berbicara terkait kejelasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). |
Mataram (postkotantb.com)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melaksanakan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka menghadiri Dalam acara Musrenbang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang digelar di Ballroom Hotel Lombok Raya, Rabu (04/06/2025).
Kedatangan Mantan Kapolri era Joko Widodo itu, disambut hangat Gubernur NTB dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Kedatangan Mendagri bertepatan dengan hangatnya ekspektasi dan desakan masyarakat Pulau Sumbawa, yang menginginkan agar pemerintah pusat segera melanjutkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Namun sayang sekali, hal itu tidak terpenuhi. Durasi dua jam berpidato, hingga selesai acara Musrenbang tersebut, Mendagri Tito Karnavian tidak pernah menyentil sama sekali aspirasi masyarakat soal kelanjutan PPS. Bahkan saat keluar dari Ballroom Hotel Lombok Raya, Mendagri terkesan ogah berbicara.
Awak media yang sejak awal acara standby untuk mewawancarai Mendagri, dihalang-halangi dan dihadang barikade ajudan. Alasannya para ajudan itu terkesan menggelitik, 'Waktu terbatas dan takut ketinggalan pesawat'.
"Kami Hanya Ingin Jawaban Jujur, Kenapa PPS Belum Juga Jadi," kesal
wartawan media siarpost.com, sekaligus Ketua Media Independen Online (MIO) NTB, Ferial Mukmin, usai gagal berupaya door stop mewawancarai Mendagri.
Ia mengaku kecewa. Kehadiran Mendagri, Tito Karnavian, sangat dinantikan oleh masyarakat khususnya Pulau Sumbawa yang tengah gelisah karena merasa aspirasinya diabaikan pemerintah pusat.
"Saya mewawancarai beliau bukan untuk kepentingan pribadi, tapi menyampaikan kegelisahan masyarakat Pulau Sumbawa yang selama lebih dari 20 tahun menunggu kabar baik soal PPS," ujar dengan kecewa.
Keluhan senada disampaikan wartawan mediadinamikaglobal.id, Suryadin. wartawan muda ini pun mengaku kecewa, Mendagri tidak memberikan ruang terhadap media massa untuk mewawancara langsung,
"Kami menyayangkan, tidak diberikan kesempatan wawancara ke Mendagri menyebabkan kurangnya ruang untuk menyampaikan informasi yang relevan kepada masyarakat," keluh Suryadin.
Mendagri dan Gubernur NTB seharusnya memberikan dukungan kepada media sebagai bagian dari pilar demokrasi. Namun, alih-alih menciptakan lingkungan yang mendukung kebebasan pers, kami menemukan banyak kendala dalam akses informasi.
"Ini tidak hanya menghambat peran kami dalam melakukan pengawasan, tetapi juga mengurangi transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pemerintah," kritiknya.
"Pemekaran PPS adalah kewenangan juga Mendagri, hal ini harus disampaikan oleh langsung Mendagri terhadap kami agar kami bisa menyampaikan informasi masyarakat atas kehadiran Mendagri di NTB," terang Suryadin.
Ia menduga, Mendagri dan Gubernur NTB sengaja menolak wartawan agar isu-isu NTB tidak dibicarakan. Di sisi lain, setiap kedatangan menteridan wakil menteri di NTB, tidak pernah mengadakan khusus pertemuan dengan para media dan wartawan.
"Kasihan masyarakat tidak bisa mendengarkan langsung penyampaian dari para Mentri dan Wakil Mentri yang ada datang di NTB," pungkasnya.(RIN)
0 Komentar