 |
| Peta Pulau Sumbawa. (sumber: KangAtepAfia.com). |
Mataram (postkotantb.com)- Anggota DPD RI asal NTB, Evi Apita Maya menilai, wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) tampaknya akan sulit terealisasi, tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Pulau Sumbawa.
Sesuai penjelasan yang ia dengarkan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat yang menyebabkan aspirasi pembentukan PPS sulit terealisasi.
"Tadi sudah dijawab pak Mendagri,"ungkapnya usai menghadiri dan mendengarkan langsung penjelasan Mendagri di acara Musrenbang RPJMD Provinsi NTB tahun 2025-2029 di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Rabu (04/06/2025).
Salah satu alasan pemerintah pusat belum merealisasikan aspirasi pembentukan PPS, yaitu ketergantungan transfer pusat ke daerah, masih sangat besar. Alih-alih ingin membentuk provinsi, malah akan membebani keuangan negara.
"Kita bisa lihat sendiri dari paparan Mendagri, dari lima kabupaten kota di Pulau Sumbawa, semua masih bergantung ke dana transfer pusat. PAD nya sendiri sangat rendah, apakah mampu?," timpalnya.
"Karena kalau membentuk satu provinsi lagi, maka akan ada pegawai negeri lagi, akan ada gedung-gedung pemerintahan yang baru lagi, dan itu akan membebani pusat. Itulah jawaban sementara yang bisa kita dapatkan," jelasnya.
Untuk diketahui, perjuangan tokoh dan masyarakat Pulau Sumbawa telah berlangsung selama lebih kurang dua dekade. Hal ini pun memicu adanya aksi demo dan blokade jalan belum lama ini di Poto Tano. Penjelasan Mendagri menurutnya dapat menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat.
"Pertanyaan (pembentukan PPS,red) membutuhkan jawaban yang terus menerus. Karena ke mana-mana saya pergi, pertanyaan itu terus menerus muncul," tutupnya.(RIN)
0 Komentar