 |
Owner East Billiard sekaligus penyelenggara Fun Match Billiard, Gusti Vhysnu Punar, didampingi adiknya Rara, serta panitia Fun Match, Affifudin, dan sejumlah pemula olahraga biliar, Rabu (18/06/2025). |
Mataram (postkotantb.com) - Owner East Billiard sekaligus penyelenggara Fun Match Billiard, Gusti Vhysnu Punar, mengaku kesal dan geram dengan tingkah laku oknum dari organisasi Cabang Olahraga (Cabor) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Mataram.
Pasalnya, ia merasa pertandingan biliar yang akan diselenggarakan mulai dari tanggal 5 sampai dengan 6 Juli 2025, dijadikan oleh oknum tersebut sebagai ajang untuk menarik keuntungan.
"Kami mengira, keberadaan oknum pengurus POBSI untuk memberikan support dalam rangka mencari atlet-atlet berbakat di cabang olah raga biliar," geram pria muda yang juga berprofesi sebagai pengacara, saat didampingi adiknya Rara, Rabu (18/06/2025).
Diakui Vhysnu, pihaknya mengadakan Fun Match dalam rangka menggali potensi para pemula untuk menjadi atlet olah raga biliar. Hal ini sejalan dengan tujuan awal membangun usaha rumah biliar di Jalan Udayana, Kota Mataram.
Setelah usahanya berjalan dua bulan, ia pun melihat banyak anak-anak muda yang memiliki bakat untuk disulap menjadi atlet biliar. Dalam pertandingan yang akan dilaksanakan bulan depan itu, ia menyediakan hadiah sebesar Rp. 5 juta.
"Harapan kami, dengan adanya pertandingan kecil-kecilan itu, Cabor bisa memberikan dukungan dan melirik potensi para pemula," imbuhnya.
Namun sayang, fakta yang terjadi berbeda dengan ekspektasinya. Karena di tengah semangatnya mempromosikan pertandingan itu, oknum POBSI melayangkan teguran bahkan ancaman apabila penyelenggaraannya tanpa izin POBSI NTB, maka Fun Match akan digagalkan.
Pihaknya juga terkejut, syarat untuk mendapatkan izin harus sesuai dengan permintaan POBSI. Adapula tarif dan persentase organisasi cabor tersebut dengan jumlah yang fantastis. Berupa penarikan 5 persen dari total hadiah, beserta beban honor juri dan panitia minimal sebesar Rp. 250 ribu per orang.
"Jumlah wasitnya mereka 5 orang dari POBSI, dan kami diwajibkan untuk tanggung semua biayanya. Itu di luar makan minum, ATK, piala, biaya perizinan, dan seragam, semua kami yang tanggung," kesalnya.
"Itu terpisah lagi dengan biaya panitia, serta bayar meja. Sewa meja kami perjam yang awalnya Rp. 35 ribu jadi Rp. 25 ribu selama pertandingan, karena Rp. 10 ribu diwajibkan untuk mereka," timpalnya.
Ia mengaku kecewa, upayanya untuk mengasah potensi para pemula harus terganjal ancaman dan kepentingan kelompok. Vhysnu berkomitmen akan tetap menggelar Fun Match meski tanpa izin dari POBSI NTB.
"Selama tidak melanggar aturan dan hukum, saya tetap akan melanjutkan event ini. Mereka tidak berwenang mengurus dan mengeluarkan izin keamanan dan ketertiban," tegasnya
Sebaliknya, jika POBSI tetap mempertahankan perilakunya, pihaknya akan melayangkan protes keras ke KONI NTB, serta akan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana.
"Karena sudah masuk dugaan pemerasan dan tentunya pungutan liar. Kalau kami biarkan ini, maka owner-owner lain akan mengalami hal yang serupa. Ini yang menjadi black number," jelasnya.
Sementara itu, Panitia Fun Macth, Affifudin, mengaku telah memberikan waktu untuk cabor tersebut memberikan penjelasan secara rinci, soal alasannya mewajibkan izin hingga adanya penarikan tarif dan persentase. Namun POBSI tetap tidak memberikan jawaban.
"Saya sudah memberi waktu untuk menjelaskan, apa harus ada potongan 5 persen. Tapi sampai hari ini belum ada kejelasan," ujarnya.
Hal serupa pernah terjadi pada salah satu turnamen biliar yang terselenggara beberapa waktu lalu. Saat itu pihak penyelenggara dibebankan syarat yang sama, termasuk 5 persen dan bahkan harus mengeluarkan uang untuk pembuatan surat izin keramaian di pihak kepolisian.
Akibatnya, pihak penyelenggara mengalami kerugian yang cukup besar. Menurutnya, tidak ada peraturan yang mengikat dan mengharuskan rumah biliar atau penyelenggara mengantongi izin resmi POBSI NTB. Meski ada atau tidaknya logo cabor di brosur, Fun Match tetap berjalan.
"Selama ini yang bahasanya turnamen yang biasanya bersurat ke Cabor. Nanti kalau sudah dibalas maka diharuskan memasukan logo POBSI di brosur dengan membayar 5 persen dari total hadiah. Kalau masih kelas Fun Match, nggak perlu izin cabor," paparnya.
Ia khawatir penarikan tarif dan persentase terhadap penyelenggara atau pemilik, dilakukan atas niatan pribadi, bukan karena aturan KONI NTB. Sehingga ia mendesak agar pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi terhadap organisasi cabor tersebut.
Terpisah, Ketua KONI NTB, Mori Hanafi menyampaikan keprihatinannya dan menyatakan bahwa pembinaan dan penertiban akan dilakukan jika terbukti ada pelanggaran. “Saya sih terganggu juga dengar yang kayak gini. Kita akan tertibkan dan melakukan pembinaan jika memang praktik seperti itu terjadi,” tegas Mori Hanafi.
Menurutnya, penyelenggaraan level turnamen harus dijalankan secara prosedural dan transparan. Salah satu langkah penting, kata Mori, adalah mengirimkan surat pemberitahuan atau permohonan resmi kepada pihak terkait, termasuk kepada Pengurus Besar (PB) POBSI, agar dapat ditindaklanjuti secara profesional.
Mori juga menyoroti isu seputar permintaan persentase dari hadiah atau sewa meja oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi. Ia menegaskan bahwa praktik semacam itu tidak dibenarkan.
“Kalau sampai POBSI minta persentase 5 persen dari hadiah atau sewa meja per jam, itu tidak bisa dibenarkan. Harusnya semakin banyak turnamen, POBSI makin senang karena dari sanalah bibit atlet bisa lahir,” timpalnya.
Namun, Mori tetap menekankan pentingnya standarisasi untuk level turnamen, terutama dalam hal penggunaan wasit yang memiliki lisensi resmi. Ia membandingkan dengan standar wasit di PSSI yang terbagi dalam klasifikasi A, B, dan C.
“Kalau ingin hasil turnamen diakui, harus menggunakan wasit berlisensi. Kalau tidak, ya hasilnya tidak bisa kita ukur secara valid sebagai standar daerah,” katanya.
Meskipun demikian, Mori menambahkan bahwa ia belum bisa memberikan komentar lebih jauh sebelum ada klarifikasi dan konfirmasi resmi dari pihak-pihak terkait. Ia mendorong agar seluruh pihak yang merasa dirugikan segera melapor dan berkoordinasi dengan KONI atau lembaga olahraga terkait.
Pewarta: Syafrin Salam.
0 Komentar