AHY Bagikan Ratusan e-Sertipikat Tanah di Lobar
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditemani Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, H. Ossy Dermawan, menyerahkan e sertipikat tanah secara simbolis kepada perwakilan warga Desa Golong, Kecamatan Narmada, Lombok Barat (Lobar), Minggu (27/07/2025).

Lombok Barat (postkotantb.com)- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditemani Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, H. Ossy Dermawan, menyerahkan 228 e-sertipikat tanah (Sertipikat Elektronik) kepada masyarakat di Desa Golong, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) Minggu (27/07/2025). 

Terdiri dari sertipikat hak milik lahan pribadi, sertifikat tanah milik daerah, sertipikat rumah ibadah, dan fasilitas publik. Sebelumnya, AHY juga sempat membagikan langsung door to door kepada sejumlah warga desa. Turut mendampingi AHY, Bupati Lombok Barat (Lobar), H Lalu Ahmad Zaini (LAZ), serta Kakanwil ATR/BPR NTB dan Kepala Kantor Pertanahan dari kabupaten kota.

Wamen ATR/BPN, H. Ossy Dermawan dalam sambutannya, mengungkapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Menko AHY, atas perhatian dan arahan dalam memberikan pelayanan pertanahan yang maksimal. Pada kesempatan tersebut, Ossy juga menyampaikan ke AHY bahwa dari estimasi 443.000 bidang tanah di Lombok Barat, hampir 300.000 bidang telah bersertifikat. 

"Menko AHY yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, sangat memahami pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Di masa itu, banyak inovasi dan hal-hal lain yang dilakukan. Baik layanan tata ruang, hingga mendorong integrasi tata ruang dan pertanahan yang terstruktur, sistematis," puji Ossy.

Dalam sambutannya, AHY mengatakan, pembagian sertifikat tersebut sebagai wujud dari komitmen pemerintah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertipikat elektronik. Sehingga masyarakat tenang dan tentunya memiliki kepastian hukum, sekaligus menjadi akses  permodalan usaha produktif. 

"Ini juga menjadi bukti bahwa ke depan tata kelola pertanahan semakin modern, semakin baik dan tentunya mereduksi seminimum mungkin terjadinya konflik agraria atau terjadi tumpang tinggi tanah yang seringkali menjadi masalah bukan hanya masalah ekonomi tapi juga masalah sosial dan keamanan setelah politik," ungkapnya.

Ia menilai, program PTSL termasuk pengembangan e- Sertifikat, dapat meminimalisir terjadinya konflik agraria serta tumpang tinggi tanah yang seringkali menjadi masalah ekonomi, sosial dan keamanan pasca  politik. Hal ini penting, terlebih jika berbicara dari aspek tata ruang wilayah yang memang harus menjadi panglima dalam pembangunan.

"Kita berharap tata ruang ke depan semakin rapi dengan peta-peta yang juga terus dilengkapi. Lobar sendiri secara umum sudah terpetakan, terdaftar dengan baik, masih ada PR yang perlu kita kejar bersama-sama dan juga berlaku di seluruh wilayah NTB dan juga Indonesia pada umumnya. Jadi sekali lagi, program ini  benar-benar diorientasikan untuk membantu masyarakat," jelas AHY.


Pewarta: Syafrin Salam.