 |
| PELANTIKAN: Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), melantik H. Saeful Akham S.Ag, M.hum., sebagai asisten I Sekretariat Daerah (Sekda) Lobar di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (9/7/2025). |
Lombok Barat (postkotantb.com)- Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ), melantik H. Saeful Akham, S.Ag., M. hum., sebagai asisten I Sekretariat Daerah (Sekda) Lobar. Pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Lobar, Rabu (09/07/2025).
Hadir dalam pelantikan itu, Wakil Bupati (Wabup) Lobar, Hj. Nurul Adha, Sekda, H. ilham, para Asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, kepala bagian dan camat se Kabupaten Lobar. Dalam arahannya Bupati LAZ mengingatkan, jabatan adalah tanggung jawab yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.
Karenanya, ia memerintahkan agar semua pejabat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab jabatan dengan maksimal. Ia juga mengatakan semua pejabat harus melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kinerja yang sudah di tanda tangani.
"Mari kita bekerja dengan semaksimal mungkin yang berpacu dengan tugas yang sudah menunggu untuk diselesaikan dengan tepat waktu, dan sesuai sengan perjanjian kinerja," pesannya.
Bupati LAZ menegaskan bahwa semua jajaran Pemkab Lobar harus bekerja cepat dalam rangka menjawab harapan masyarakat yang telah dititipkan. Di sisi lain, jajarannya juga diingatkan untuk menguatkan kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak, sehingga Lobar yang maju, mandiri, dan berkeadilan, dapat terwujud dengan program utamanya 'Sejahtera dari Desa'.
"Kita harus kerja nyata untuk masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan dan hasilnya sudah terlihat seperti CFN dan program lainya. Inilah kerja nyata Lobar," ujarnya.
Dalam Pengambilan Sumpah dan janji jabatan ini, H.Saeful Akham S.Ag M.hum dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Lobar. Sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil Lobar.
Proses Pengambilan Sumpah janji jabatan dari kepala dinas Dukcapil ke asisten I ini membutuhkan proses dan persetujuan dari Pemerintah Pusat. Karena perubahan Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pewarta: Syafrin Salam.
0 Komentar