 |
| Honorer se Provinsi NTB yang tergabung dalam Aliansi Honorer non Database R4 akan mendatangi Kantor Gubernur NTB pada Senin pekan depan. |
Mataram (postkotantb.com)- Honorer se Provinsi NTB yang tergabung dalam Aliansi Honorer non Database R4 akan mendatangi Kantor Gubernur NTB pada Senin pekan depan. Kedatangan para honorer ini pasca gagal masuk Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang ke 2 belum lama Ini.
"Hari Senin ini kami berencana akan mendatangi pak gubernur untuk hearing seperti apa komitmennya terhadap Honorer R4," ungkap Ketua Aliansi Honorer non Database NTB, Nasrullah, Jumat (01/08/2025) malam.
Dijelaskan bahwa R4 merupakan kode untuk kategori tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN. Sebelumnya, para tenaga honorer itu diikutsertakan dalam tes seleksi PPPK paruh waktu bersama honorer R2 dan R3. Sayangnya ada sekitar 3900 honorer dinyatakan tidak lulus dalam seleksi, disebabkan namanya belum masuk dalam database BKN.
Hal ini menurut Nasrullah, bertentangan dengan pernyataan Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrullah yang menyakinkan para honorer R4 memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi posisi PPPK paruh waktu.
"R2 dan R3 bisa masuk sebagai Tenaga PPPK paruh waktu. Sedangkan R4 tidak bisa. Untuk apa kita diikutsertakan dalam seleksi. Ini tidak adil sedangkan banyak honorer R4 banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun, nasibnya masih terkatung-katung," kesalnya.
Terlebih lagi, lanjut Nasrullah, beredar informasi, tahun 2026 mendatang, seluruh tenaga honorer R4 akan dirumah dan tidak akan diberikan honor seperti biasanya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi Selatan (Sulsel), kata dia, banyak tenaga honorer R4 sudah banyak yang dirumahkan.
Sementara itu, Sahabudi selaku Sekretaris Aliansi Honorer non Database R4 memaparkan, pihaknya telah menyiapkan banyak tuntutan untuk disampaikan saat hearing. Diantaranya menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan pengakuan terhadap Honorer R4. Selain itu pihaknya mendesak agar Gubernur NTB menggelar pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB selaku OPD teknis untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi secara resmi terhadap Honorer R4 yang aktif. "Dan kami juga meminta agar Pemprov NTB dalam hal ini TAPD, menyetujui alokasi anggaran APBD untuk insentif R4, pada tahun anggaran berikutnya," tegas Budi Sasaki, sapaannya.
Dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan hingga pengangkatan, pihaknya mendesak agar Pemprov NTB melibatkan honorer R4 untuk melakukan pengawasan aktif.
"Dan saat hearing, Gubernur NTB dan atau BKD NTB, untuk meneken berita acara kesepakatan bersama atas poin-poin dari seluruh tuntutan kami, sebagai dasar pengawalan ke depan," tandasnya.
Pewarta: Syafrin Salam.
"Hari Senin ini kami berencana akan mendatangi pak gubernur untuk hearing seperti apa komitmennya terhadap Honorer R4," ungkap Ketua Aliansi Honorer non Database NTB, Nasrullah, Jumat (01/08/2025) malam.
Dijelaskan bahwa R4 merupakan kode untuk kategori tenaga honorer yang belum masuk dalam database BKN. Sebelumnya, para tenaga honorer itu diikutsertakan dalam tes seleksi PPPK paruh waktu bersama honorer R2 dan R3. Sayangnya ada sekitar 3900 honorer dinyatakan tidak lulus dalam seleksi, disebabkan namanya belum masuk dalam database BKN.
Hal ini menurut Nasrullah, bertentangan dengan pernyataan Kepala BKN, Prof Zudan Arif Fakrullah yang menyakinkan para honorer R4 memiliki kesempatan yang sama untuk mengisi posisi PPPK paruh waktu.
"R2 dan R3 bisa masuk sebagai Tenaga PPPK paruh waktu. Sedangkan R4 tidak bisa. Untuk apa kita diikutsertakan dalam seleksi. Ini tidak adil sedangkan banyak honorer R4 banyak yang sudah mengabdi bertahun-tahun, nasibnya masih terkatung-katung," kesalnya.
Terlebih lagi, lanjut Nasrullah, beredar informasi, tahun 2026 mendatang, seluruh tenaga honorer R4 akan dirumah dan tidak akan diberikan honor seperti biasanya. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Sulawesi Selatan (Sulsel), kata dia, banyak tenaga honorer R4 sudah banyak yang dirumahkan.
Sementara itu, Sahabudi selaku Sekretaris Aliansi Honorer non Database R4 memaparkan, pihaknya telah menyiapkan banyak tuntutan untuk disampaikan saat hearing. Diantaranya menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan pengakuan terhadap Honorer R4. Selain itu pihaknya mendesak agar Gubernur NTB menggelar pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB selaku OPD teknis untuk segera melakukan pendataan dan verifikasi secara resmi terhadap Honorer R4 yang aktif. "Dan kami juga meminta agar Pemprov NTB dalam hal ini TAPD, menyetujui alokasi anggaran APBD untuk insentif R4, pada tahun anggaran berikutnya," tegas Budi Sasaki, sapaannya.
Dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan hingga pengangkatan, pihaknya mendesak agar Pemprov NTB melibatkan honorer R4 untuk melakukan pengawasan aktif.
"Dan saat hearing, Gubernur NTB dan atau BKD NTB, untuk meneken berita acara kesepakatan bersama atas poin-poin dari seluruh tuntutan kami, sebagai dasar pengawalan ke depan," tandasnya.
Pewarta: Syafrin Salam.
0 Komentar