 |
| Jahuddin Denis. |
Sumbawa Besar (postkotantb.com)- Aksi unjuk rasa (Unras) Pejuang Aliansi Pemekaran Pulau Sumbawa kabupaten Sumbawa (PPS KS) yang dijadwalkan Senin, 22 September 2025 secara besar-besaran di Simpang Boak, Kabupaten Sumbawa ditunda.
Diwawancarai, Minggu (21/09/2025), Korlap Aksi Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Jahuddin Denis menjelaskan, penundaan aksi tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang, baik dari segi sosial maupun politik.
Sehingga, aliansi menilai penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik yang dapat merugikan. Penundaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
"Aliansi PPS berkomitmen untuk tetap transparan dengan masyarakat," tegasnya.
Diakui Jahuddin, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan, sekaligus mendengarkan pendapat serta aspirasi warga Sumbawa. Hal ini dalam rangka mempertahankan peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia menegaskan, meskipun aksi ditunda, semangat untuk memperjuangkan pemekaran Pulau Sumbawa tidak akan pudar. Aliansi akan fokus pada penguatan jaringan, edukasi masyarakat, dan penggalangan dukungan yang lebih luas lagi.
"Kami bertekad untuk mempersiapkan aksi yang lebih terencana dan efektif di masa depan dengan tetap mengedepankan Keamanan dan Ketertiban masyarakat," terangnya.
"Aksi unras boleh dan dilindungi Undang-Undang. Tetapi komitmen untuk menjaga Keamanan harus terus kita gaungkan demi kenyamanan masyarakat,"jelasnya.
Sebaliknya, Jahuddin meminta masyarakat agar tetap bersatu dan terus mendukung upaya pemekaran demi kesejahteraan Pulau Sumbawa.
"Aliansi PPS percaya bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati-hati akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat perjuangan ke depan. Semoga penundaan ini menjadi momen untuk refleksi dan penguatan. Jika aksi dilanjutkan, itu akan menjadi langkah yang lebih kuat," tandasnya.
Pewarta: Syafrin Salam.
Diwawancarai, Minggu (21/09/2025), Korlap Aksi Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, Jahuddin Denis menjelaskan, penundaan aksi tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang, baik dari segi sosial maupun politik.
Sehingga, aliansi menilai penting untuk menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik yang dapat merugikan. Penundaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan dialog lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait.
"Aliansi PPS berkomitmen untuk tetap transparan dengan masyarakat," tegasnya.
Diakui Jahuddin, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melakukan pertemuan, sekaligus mendengarkan pendapat serta aspirasi warga Sumbawa. Hal ini dalam rangka mempertahankan peran aktif dan keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia menegaskan, meskipun aksi ditunda, semangat untuk memperjuangkan pemekaran Pulau Sumbawa tidak akan pudar. Aliansi akan fokus pada penguatan jaringan, edukasi masyarakat, dan penggalangan dukungan yang lebih luas lagi.
"Kami bertekad untuk mempersiapkan aksi yang lebih terencana dan efektif di masa depan dengan tetap mengedepankan Keamanan dan Ketertiban masyarakat," terangnya.
"Aksi unras boleh dan dilindungi Undang-Undang. Tetapi komitmen untuk menjaga Keamanan harus terus kita gaungkan demi kenyamanan masyarakat,"jelasnya.
Sebaliknya, Jahuddin meminta masyarakat agar tetap bersatu dan terus mendukung upaya pemekaran demi kesejahteraan Pulau Sumbawa.
"Aliansi PPS percaya bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati-hati akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat perjuangan ke depan. Semoga penundaan ini menjadi momen untuk refleksi dan penguatan. Jika aksi dilanjutkan, itu akan menjadi langkah yang lebih kuat," tandasnya.
Pewarta: Syafrin Salam.
0Komentar