 |
| Haji Yames WP.SH.MH Advokat sekaligus Tokoh masyarakat KSB dan pemerhati sosial. Foto Istimewa |
Sumbawa Barat, (postkotantb.com) – Desakan dan lontaras keras kembali menggema dari Kabupaten Sumbawa Barat, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pemerhati sosial dan politik Sumbawa Barat, HM Yames, menyoroti dan memprotes secara tajam terkait lambannya respons pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat pulau Sumbawa untuk segera dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dalam pernyataannya, H. Yames menyebut perjuangan menuju PPS sudah berlangsung hampir 25 tahun dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun hingga kini, perjuangan itu seolah olah berjalan di tempat tanpa ada kepastian yang jelas dari pemerintah pusat.
“Pulau Sumbawa bukan anak tiri! Jangan lagi pusat menutup mata. Jika aspirasi masyarakat soal DOB tidak segera dipenuhi, maka kami siap bersatu untuk menghentikan seluruh aktivitas tambang di daerah ini,” Ancamnya serius
Menurut H. Yames, desakan pembentukan PPS bukan sekadar ambisi elit politik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat Pulau Sumbawa. Ia menilai potensi sumber daya alam (SDA), khususnya bidang pertambangan, selama ini lebih banyak menguntungkan pihak luar ketimbang meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Setiap hari kita lihat kekayaan alam dikeruk, tapi jalanan kita masih banyak rusak, pengangguran masih tinggi, dan layanan kesehatan masih jauh dari harapan. Kalau pusat terus mengabaikan, jangan salahkan masyarakat bila bersatu untuk mengambil sikap tegas dan cara sendiri,” ujarnya.
Ia juga menekankan, perjuangan ini adalah bentuk kesetiaan masyarakat terhadap NKRI yang menginginkan pemerataan pembangunan, bukan pemisahkan diri. Namun jika pemerintah pusat terus memandang sebelah mata dan tak serius menanggapi, maka akan mhncul mosi tidak percaya dari rakyat terhadap penyelenggara negara. sebut mantan anggota DPRD kabupeten Sumbawa itu
Pernyataan H. Yames sontak menjadi perbincangan hangat dan atensi berbagai kalangan, Pengamat politik lokal menilai ancaman penghentian aktivitas tambang bisa menjadi “senjata pamungkas” dalam mendesak pemerintah pusat. Pasalnya, keberadaan perusahaan tambang besar di pulau Sumbawa selama ini memegang peran vital dan andil besar dalam memggerakkan roda ekonomi secara nasional.
“Kalau aktivitas tambang dihentikan, dampaknya tidak hanya di level daerah, tetapi juga nasional dan bahkan mendunia. Karena itu, ultimatum ini bisa menjadi atensi serius agar pusat membuka mata dan telinga,” tegasnya dengan lantang dan penuh harapan kepada media ini Rabu (24/09/2025)
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari pemerintah pusat. Apakah perjuangan panjang yang sudah menguras energi, biaya daalam kurun waktu puluhan tahun ini akhirnya menemukan titik terang, atau justru kembali kandas di meja birokrasi karena alasan moratorium.
H. Yames menutup pernyataannya dengan sebuah pesan penuh makna:
“Kami bukan mencari gaduh. Kami hanya menuntut keadilan. Pulau Sumbawa harus diperlakukan setara dan jangan lagi di pinggirkan.” Tandasnya.
(Amry)
Pewarta: Amry Sanjaya Rayes
0Komentar