Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Tripat Lombok Barat Apresiasi Pelibatan Konsultan Independen

 

Direktur Utama RSUD Tripat dr. HL. Suriyadi (kanan) bersama Dewan Pengawas RSUD Tripat, Rasinah Abdul Igit (kiri), Foto Istimewa

Lombok Barat, (postkotantb.com) -  Dewan Pengawas RSUD Patut Patuh Patju (Tripat) mengapresiasi pelibatan konsultan indepen dalam rangka perbaikan kualitas rumah sakit milik Pemkab Lombok Barat ini. Konsultan tengah bekerja terutama untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai. Hal ini untuk memastikan rasionalisasi pegawai yang akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian objektif kinerja, bukan penilaian suka atau tidak suka. 

“Kita (dewan pengawas) mengapresiasi. Sebab ini juga bagian dari rekomendasi kita,” ungkap anggota Dewan Pengawas RSUD Tripat, Rasinah Abdul Igit, kepada media, Selasa (07/10/2025).

Sebagaimana diketahui, kebijakan rasionalisasi juga menjadi bagian dari proses verifikasi tenaga non ASN di daerah ini. BLUD RSUD Tripat dan Puskesmas menjadi institusi terbanyak yang punya tenaga non ASN setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Igit, RSUD Tripat perlu memetakan kembali jumlah pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit ini. Jangan sampai, katanya, ternyata rumah sakit ini kelebihan jumlah pegawai. 

“Misalnya kita dengar ada 24 tenaga ahli gizi untuk urusan makan pasien. Nah ini kan harus dicek, apa benar kita butuh tenaga sebanyak itu untuk sekedar makan pasien yang rawat inap. Begitu juga yang lain. Itu makanya perlu konsultan luar untuk mengkalkulasikannya,” ungkap pria yang juga sebagai wartawan senior itu.

Selain soal pegawai, dewan pengawas juga merekomendasikan perbaikan tata kelola keuangan RSUD Tripat. Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), RSUD memang dituntut memberikan pelayanan maksimal kepada warga. Namun di sisi lain, RSUD harus menghasilkan keuntungan yang dikembalikan lagi untuk kepentingan optimalisasi layanan. Rumah sakit ini menargetkan bisa menghasilkan Rp 15 miliar per bulan. Angka ini terbesar berasal dari klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan. 

“Termasuk juga kita sudah rapat menyangkut aspek hukum. Kita minta hospital by law rumah sakit ini dimaksimalkan,” cetus Igit karib disapa

Direktur Utama RSUD Tripat dr. HL. Suriyadi sebelumnya mengakui manajemen melibatkan konsultan untuk melakukan evaluasi kinerja pegawai non ASN.

“Masih kita lakukan evaluasi berdasarkan kinerja. Intinya berbasis kinerja dari tingkat disiplin hingga kinerja. Kalau ada teman yang kinerja disiplinya kurang akan kami ambil tindakan tegas,” terangnya.

Meski Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini sudah pernah menyampaikan untuk pembiayaan pegawai non ASN di BLUD tergantung kemampuan lembaga itu. Namun RSUD memilih tetap melakukan evaluasi untuk memperbaiki kinerja.

Pihaknya memastikan sebelum mengambil langkah tegas, pihaknya tetap menjalankan prosedur pembinaan kepegawaian. Mulai dari pemberian surat peringatan (SP) sampai 3 kali hingga teguran tegas dan sanksi. 

“Makanya kita memakai konsultan dari luar biar penilaianya objektif, bukan like this like. Kalau orang dari dalam (internal) yang menilai nanti tidak objektif, pakai perasaan suka tidak suka,” Jelasnya.

Diakuinya penggunaan konsultan untuk rasionalisasi kepegawaian melihat sisi kebutuhan dengan pelayanan. Di samping itu, pihaknya juga menggunakan konsultan keuangan untuk mengefisiensikan anggaran. Sebab berdasarkan jumlah pegawai RSUD Tripat Gerung mencapai 854 pegawai. Dari jumlah itu, 416 orang di antaranya non ASN.

Diakuinya hampir sekitar kisaran Rp300 juta-Rp 400 juta per bulan atau sekitar Rp 4,8 miliar per tahun dikeluarkan RSUD plat merah itu untuk membayar tenaga non ASN di luar nakes. 

“Jadi semuanya objektif. Jikapun ada yang protes (pegawai) sudah ada hasil rapornya,” tegasnya. (Babe)