Mataram, (postkotantb.com) – Gelombang desakan pengusutan dugaan praktik suap dalam pemilihan Ketua DPD RI periode 2024–2029 terus bergulir. Pada Jumat (03/10/2025), Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB kembali menggelar aksi teatrikal jilid IV di persimpangan Bank Indonesia, Kota Mataram.
Aksi ini ditandai dengan pemasangan spanduk kain raksasa sepanjang 200 meter yang membentang di lokasi strategis pusat kota. Dalam orasinya, massa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menindaklanjuti laporan dugaan suap yang menyeret nama dua anggota DPD RI asal NTB, yakni Muhammad Rifky Farabi (MRF) dan Mirah Midadan Fahmid (MMF).
Dugaan Suap USD 13.000 per Anggota
Kasus ini bermula dari laporan seorang mantan staf DPD RI, Fithrat Irfan, yang mengungkap adanya aliran uang suap kepada setidaknya 95 anggota DPD terkait pemilihan Ketua DPD RI 2024–2029.
Menurutnya, masing-masing anggota menerima USD 13.000 (sekitar Rp200 juta), dengan rincian USD 5.000 untuk pemilihan Ketua DPD dan USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD.
Irfan bahkan menyebut modus operandi penyerahan uang dilakukan secara door to door ke ruang kerja para senator di Senayan.
Dari data yang dilaporkannya, wilayah Papua menjadi penerima terbanyak dengan 18 senator, disusul Sulawesi (14), Kalimantan (12), Sumatera (7), Kepri-Riau (7), NTB & NTT (5), Banten-Jabar (5), Jawa Tengah (5), Maluku (4), Bengkulu (2), Jatim (1), dan DKI Jakarta (1).
Aksi Pemuda NTB: “Jangan Tutup Mata!”
Koordinator Koalisi Pemuda dan Rakyat NTB, Saidin Alfajari, menegaskan aksi teatrikal tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dua senator NTB yang diduga kuat ikut menerima aliran dana haram.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk kecaman. Berdasarkan data yang kami terima, ada dugaan kuat dua anggota DPD RI asal NTB menerima suap. Kami mendesak KPK segera mengungkap secara terang kasus ini,” tegas Saidin dalam orasinya.
Ia juga mengaku tidak gentar meskipun telah mendapat tekanan untuk menghentikan aksi.
“Banyak yang meminta kami mundur, tapi kami akan terus bergerak. Ini adalah perlawanan terhadap praktik korupsi yang mencederai demokrasi,” ujarnya.
Tunggu Langkah Tegas KPK
Hingga kini, KPK belum mengumumkan perkembangan resmi penyelidikan kasus dugaan suap DPD tersebut. Namun, laporan yang masuk disebut sudah dilengkapi dengan bukti transfer dan testimoni pihak internal DPD.
Koalisi Pemuda NTB menegaskan aksi jilid IV ini bukanlah yang terakhir. Mereka berjanji akan melanjutkan aksi serupa dengan skala lebih besar hingga KPK memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
“Korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai ada kepastian hukum,” tutup Saidin. (red)
0 Komentar