 |
| Pertemuan Advokasi Lintas Program dan lintas sektor dalam rangka
Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis (30/10/2025) di Aula Dinas
Kesehatan Lombok Tengah. Foto Istimewa/Lalu Irsyadi/postkotantb.com |
Lombok Tengah, (postkotantb.com) – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lombok Tengah terus digalakkan melalui kerja sama lintas program dan lintas sektor. Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah menggelar Pertemuan Advokasi Lintas Program dan Lintas Sektor dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting pada Kamis (30/10/2025) di Aula Dinas Kesehatan Lombok Tengah.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, dr. H. Nasrullah; Health Specialist World Bank, Yulis Izati; perwakilan PMD Ditjen Kesprimkom Kemenkes, Dwi Octa Amalia; Tim INEY Kabupaten Lombok Tengah, serta berbagai instansi lintas sektor dan lintas program di daerah, termasuk seluruh UPT Puskesmas se-Kabupaten Lombok Tengah.
Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk mempercepat penurunan angka stunting di Lombok Tengah, sekaligus mengidentifikasi praktik baik yang telah berjalan di lapangan.
Dalam sambutannya, dr. H. Nasrullah menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting sejak dini.
“Kami memastikan remaja tidak anemia di dunia pendidikan. Dinas Kesehatan bersama Bupati dan Wakil Bupati telah meluncurkan Gerakan Sabtu Sehat minum tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri sejak awal tahun, dan kegiatan ini terus berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih banyak ibu hamil yang enggan datang ke posyandu karena faktor gengsi, padahal posyandu memiliki layanan penting.
“Kami sudah membuat inovasi Komen Hamdan (Komunikasi Online Ibu Hamil dan Bidan) melalui grup WhatsApp, agar kondisi ibu hamil bisa terus dipantau dan dicatat dengan baik. Setiap tiga bulan, Dinas Kesehatan bersama Bapperida, Bupati, dan Wakil Bupati melakukan evaluasi stunting,” ungkap Nasrullah.
Nasrullah juga menyoroti masih tingginya angka persalinan pada usia di bawah 19 tahun, yang mencapai sekitar 500 kasus setiap tahun. Hal ini, menurutnya, menjadi tantangan besar dalam upaya penurunan stunting di Lombok Tengah.
Sementara itu, Yulis Izati dari Bank Dunia menjelaskan bahwa penanganan stunting di Indonesia telah diatur melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Pendanaan dari posyandu, gizi, dan sektor kesehatan mendapat dukungan dari Bank Dunia. Kami juga melibatkan Poltekkes Kemenkes sebagai mitra strategis karena mereka mampu menjangkau hingga tingkat desa,” katanya.
Menurut Yulis, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi dan menyebarluaskan praktik baik yang telah dilakukan Poltekkes dalam mendampingi puskesmas dan desa.
“Poltekkes bisa menjadi pionir bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, dan masyarakat dalam memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di lapangan,” tambahnya.
Dari Kementerian Kesehatan, Dwi Octa Amalia menekankan pentingnya validitas data dalam pengambilan kebijakan penurunan stunting.
“Berat badan balita yang tidak naik setiap bulan merupakan sinyal risiko stunting. Begitu pula remaja yang mengalami anemia. Data yang valid sangat penting agar kebijakan pemerintah daerah tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini, para peserta sepakat untuk terus memperkuat sinergi antarprogram dan antarsektor. Kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, serta dukungan mitra internasional seperti Bank Dunia diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Lombok Tengah bebas stunting. (Irs)
Pewarta: Lalu Irsyadi
0 Komentar