Catatan: Didin Maninggara, Jurnalis Lintas Zaman


Benarkah Jokowi mewariskan kekuasaan kepada anak, dan utang diwariskan kepada rakyat? Begitulah pertanyaan yang muncul dari publik. Jawaban pun sama: benar! Bahkan, publik dengan tegas menyerukan: adili Jokowi. Penjarakan Jokowi. 

Testimoni itu sah. Punya alasan krusial: Jokowi penghianat bangsa.  Saya jadi teringat pada 20 tahun silam. Tatkala saya wawancara khusus dengan Prof. Dr. Nazaruddin Syamsuddin, yang saat itu Dekan FISIP Universitas Indonesia dan Guru Besar Ilmu Politik di universitas yang sama. Ia juga pernah menjadi Ketua KPU.

Dalam wawancara dialogis, atau tanya jawab, melahirkan berita panjang dan komprehensif dengan judul besar: "Keadaan Sekarang Seratus Kali Lebih Baik dari Zaman Soekarno" dimuat di SWADESI, edisi 4-10 Juli 1995. SWADESI adalah koran politik terbit mingguan, yang saat itu, saya menjadi wartawan khusus liputan politik selama tiga tahun lebih dari Juni 1994-September 1997. Sebelumnya saya di Harian Umum PELITA, sejak Juli 1979.

Berita ini direspons Manai Sophian, tokoh senior PNI yang saya wawancara khusus di kediamannya di Jakarta Selatan. Dari wawancara itu, saya beri judul: "Tak Masuk Akal Bung Karno Mengambrukkan Bangsa" terbit satu pekan kemudian.

Wawancara berlangsung santai di ruang kerja Prof. Nazaruddin Syamsuddin. Saya mengajukan 15 pertanyaan yang dikemas dalam perbincangan dialogis, dimana setiap pertanyaan berkembang dari konteks, bukan harfiah penyampaian analisis sang guru besar ilmu politik itu.

Wawancara dialogis saya sisip dengan pertanyaan: "Bisa dijelaskan, mengapa Anda sebut Bung Karno mengambrukkan bangsa?" Prof. Nazaruddin mengurai cukup panjang. Saya intrupsi karena narasinya terkesan normatif. Baru kemudian ia menyatakan lugas. 

Ada perbedaan tajam antara Jokowi disebut "penghianat bangsa, adili Jokowi" yang  nyaris setiap hari nongol di media sosial: you tube dan tik tok serta platfrom lainnya dengan pernyataan Prof. Nazaruddin "Bung Karno ambrukkan bangsa." Sangat jelas jauh berbeda konteksnya dalam perspektif era Jokowi berkuasa selama 10 tahun.

Publik sudah tahu, siapa Jokowi itu. Sepak terjang kebohongannya telah menjadi konsumsi publik. 

Rizal Ramli pernah menyindir Jokowi. Mantan Menko Perekonomian ini secara monohok menegaskan saat awal Jokowi berkuasa menampakkan keinginan membangun dinasti kekuasaan untuk anak dan menantunya. "Gelagat Jokowi tercium dari awal berkuasa ingin membangun dinasti kerajaan baru," kata Rizal Ramli dalam Tik Tok @asep buting yang ditayang ulang, pekan lalu dengan judul: Kata-kata Rizal Ramli kini terbukti.

Pernyataan Rizal terbukti oleh waktu. Gibran, sang anak jadi wapres. Menantu jadi Walikota Medan dan Gubernur Sumatera Utara. Kaisang nyaris jadi calon di Pilgub Jawa Tengah. Ini belum termasuk Termol-nya memegang sejumlah jabatan tajir dimana-mana. Ada yang jadi pejabat tinggi negara. Ada yang di BUMN. Yang sekarang sudah di Danantara-kan oleh Presiden Prabowo.

Kembali ke Prof. Nazaruddin Syamsuddin. Ia menyebut Bung Karno mengambrukkan bangsa, bukan karena utang negara. Bukan pula lantaran membangun dinasti kerajaan baru. Hal inilah yang membedakan konteks pernyataan Prof. Nazaruddin dengan analisis ilmiah berdasarkan kompetensi kepakarannya sebagai Guru Besar Ilmu Politik.

Anak Bung Karno, hanyalah Megawati yang pernah berkuasa. Itu pun hanya separuh periode. Yang separuhnya lagi mengganti posisi Presiden Gus Dur yang dilengserkan. Namun, publik tahu. Seluruh rakyat Indonesia tahu. Megawati jadi presiden melalui perjuangan politik yang panjang, sejak ia didepolitasi oleh rezim Soeharto. Sempat menuai hasil sedikit, karena Megawati justru bangkit di tengah tekanan politik Orde Baru. Buah manis dari perjuangannya, ia mendirikan PDI Perjuangan.

Kalau Gibran? Wah! Sangat anomali. Super paradoks. Serupa ayahnya. Ibarat buah, jatuh tak jauh dari pohonnya.

Gibran dan Jokowi nyaris setiap hari jadi sorotan tak terpuji. Mulai dari persoalan ijazah hingga kebohongan yang dari hari ke hari semakin nongol di platfrom media sosial yang tak terhitung banyaknya. Terlepas soal itu hoax atau tidak. Namun, publik percaya pribahasa klasik: Tak ada asap kalau tak ada api. Tak ada akibat kalau tak ada sebab. Hukum alam itu adalah hukum kehidupan.

Jokowi, termasuk Gibran, saatnya kini berkata jujur. Jangan lagi kebohongan yang terus menerus dibalut dengan politik pensucian diri. Bahwa dirinya benar yang dibalut dengan pembenaran semu. 


Selama dia bersikap demikian, publik akan terus menerus menyorot atas berbagai indikasi, fenomena dan gelagat Jokowi yang memberi sinyal atas berbagai kejadian beruntun. Berlanjut dan campur aduk mengenai persoalan ijazah dia dan Gibran. Dan, yang tak kalah krusial persoalan utang selama berkuasa yang dia serahkan tanggung jawab pelunasan kepada negara yang berujung menambah beban rakyat.

Namun, rakyat tidak mau terjebak. Apalagi, menjerumuskan diri dalam kubangan utang yang diwariskan Jokowi. Yang terjadi justru sebaliknya. Terang benderang dan nyata kisah penyelewengan dan kebohongan Jokowi. 

Posisi Jokowi dan Gibran, bak makan buah simalakama. Bom waktu menanti kehancuran keduanya. Siapa mau jadi tumbal? Rakyat sudah menerka-nerka. Namun, yang pasti Jokowi, Gibran dan Boby gelisah menunggu bom waktu itu.

(Bersambung ke Bagian Kedua: Jokowi Mendayung di Tengah Badai).