Lombok Utara, (postkotantb.com) - Sebanyak 333 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah pada Rabu, 10 Desember 2025 (19 Jumadil Akhir 1447 H). Bertempat di halaman Kantor DP2KB PMD KLU Lendang Bagean, rakor ini bertujuan untuk meningkatkan peran strategis BPD dalam mendukung dan menyukseskan program prioritas Pemerintah Pusat dan Daerah menuju visi Indonesia Emas 2045 yang dimulai dari Desa.

Rakor ini dihadiri oleh Ketua PABPDSI KLU, Perwakilan Bappeda, Kepala Dinas Sosial, Kepala BNN Provinsi NTB, Kepala Dinas P2KB PMD KLU (diwakili), Camat Gangga, dan seluruh anggota BPD se-KLU.


Ketua PABPDSI KLU, Sutarjo, yang juga Ketua BPD Tegal Maja, menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta. Dalam sambutannya, ia secara khusus mengajak seluruh anggota BPD untuk mengulurkan bantuan terhadap saudara yang tertimpa musibah di Sumatera Utara dan Aceh, ajakan yang diamini oleh seluruh peserta.

Selanjutnya, Sutarjo menginformasikan rencana pelaksanaan Jambore BPD se-NTB di Kabupaten Lombok Tengah (13-15/12 2025). Saharman, S.IP., Sekretaris PABPDSI KLU, membenarkan kabar gembira tersebut, memastikan bahwa tiga pembesar Republik, yaitu Menteri Desa, Menteri Hukum, dan Penasihat Presiden, akan hadir.

"Kami menekankan agar semua anggota BPD se-KLU bisa menghadirinya, karena momen ini penting untuk berdialog langsung terkait peran dan fungsi lembaga BPD di Desa dengan para menteri yang hadir," ujar Sutarjo. Saharman menambahkan bahwa kepastian kehadiran para tokoh tersebut didapatkannya setelah menghadap langsung ke Jakarta.

Kepala DP2KB PMD KLU, yang diwakili oleh Kabid PADes Marta Efendi, dalam sambutannya berharap semua anggota BPD dapat memberikan masukan konstruktif terkait pelaksanaan tugas, regulasi, dan tufoksi BPD di wilayah masing-masing.

Marta Efendi juga membawa kabar membanggakan. Ia mengumumkan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Daerah berencana memberikan sepeda motor dinas untuk seluruh Ketua BPD se-KLU. Sebagai permulaan, di tahap pertama pada tahun ini, sepeda motor dinas akan diberikan kepada Ketua BPD Desa Rempek Darussalam, Kecamatan Gangga, Ruspendi Susianto, S.PdI.


Rakor dilanjutkan dengan sesi narasumber. Kepala Dinas Sosial KLU, Faturrahman, menjadi pembicara pertama dengan memaparkan secara rinci mengenai berbagai isu, bentuk, dan kriteria penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Sementara itu, Perwakilan Bappeda KLU menyampaikan materi terkait berbagai program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD jangka pendek, menengah, dan panjang, selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup, Kepala BNN Provinsi NTB, Nur Rachmat, membawakan materi krusial mengenai masalah narkoba. Nur Rachmat menyoroti bahwa prevalensi masih tinggi, anak muda rentan, dan peningkatan kerawanan narkoba terjadi di banyak wilayah desa. Ia juga menyinggung masalah pasokan dari dalam (ganja) dan luar negeri (ekstasi), serta kurangnya pemerataan rehabilitasi.

Untuk memberantas narkoba, Nur Rachmat menekankan perlunya: Regulasi yang kuat, Satuan Tugas (Satgas) yang menggerakkan, Anggaran yang memadai, Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan semua pihak, diwujudkan melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang baik oleh BPD.


Menutup sesi pemaparan krusial dari BNN, seluruh 333 anggota BPD se-KLU kemudian berdiri dan bersama-sama menyatakan "Ikrar KLU Bebas Narkoba", yang dipandu langsung oleh Ketua PABPDSI KLU, Sutarjo. Ikrar ini menjadi komitmen bersama BPD sebagai ujung tombak pengawasan di desa untuk aktif mendukung pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di wilayah KLU. (@ng)

Pewarta: Jaharuddin.S.Sos