Bupati LAZ bersama jajaran saat terima audiensi Asosiasi UMKM Lombok Barat di ruang kerjanya, Senin (12/01/2026). Foto Istimewa
Lombok Barat, (postkotantb.com) - Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menerima dengan hangat dan penuh kekeluargaan audiensi sejumlah pengurus Asosiasi UMKM Lombok Barat yang diketuai Yeni Pancawati di ruang kerja Bupati Lombok Barat,Senin (12/01/2026).
Audiensi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembahasan tindak lanjut rencana kolaborasi dalam penataan dan pengelolaan kegiatan Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD) di Kabupaten Lombok Barat.
Suasana santai Bupati LAZ bersama Asosiasi UMKM selepas audiensi
sambil melihat wajah baru kompleks kantor Bupati dari ruang kerjanya
Dalam pertemuan itu,Yeni Pancawati mewakili teman-teman asosiasi sangat mengapresiasi dengan penuh bangga dan haru terhadap langkah kongkrit Bupati LAZ yang telah menghidupkan kembali wajah Lobar sejak 10 tahun tertidur.9 bulan lamanya, CFN dan CFD telah berlangsung jadi salah satu program unggulan.
Terbukti mampu berjalan sukses dalam memompa geliat semangat kebangkitan seluruh elemen ditubuh birokrasi Pemkab Lobar dan semua warga masyarakat.Sehingga hal demikian mesti terus di dorong agar dapat dipertahankan dan berkelanjutan.Demi Lobar yang kembali menjadi pilot project kemajuan di NTB.
Menunjang hal tersebut,Yeni kemudian melaporkan keberadaan asosiasi sebagai wadah pengorganisasian pelaku UMKM yang selama ini aktif berjualan di area CFN dan CFD. Asosiasi juga menyampaikan sejumlah langkah awal yang telah dilakukan, diantaranya pendataan UMKM, penyampaian himbauan kebersihan, serta ajakan kepada pedagang untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan agar pelaksanaan CFN dan CFD tetap berfungsi optimal sebagai ruang publik.
Dikesempatan baik itu,Yeni menegaskan bahwa kehadiran asosiasi dimaksudkan untuk mendukung pemerintah Daerah, bukan mengambil alih peran Negara dalam pengelolaan ruang publik.
“Kami hadir untuk membantu menata UMKM agar lebih tertib, bersih, dan bertanggung jawab. CFN dan CFD adalah ruang publik milik masyarakat, dan UMKM siap ikut menjaga agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujar Yeni.
Ia menambahkan, pelibatan asosiasi diharapkan tidak hanya berdampak pada ketertiban berjualan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendorong UMKM naik kelas.
“Ke depan, kami ingin CFN dan CFD menjadi ruang pembelajaran bagi UMKM agar lebih profesional, tertib administrasi, dan memiliki legalitas usaha,” tambahnya.
Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, menyambut baik keberadaan Asosiasi UMKM Lombok Barat sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Bupati memberikan ruang kepada asosiasi untuk mengambil peran dalam pengaturan dan pengoordinasian UMKM, khususnya sebagai pelaksana teknis dalam ranah pengelolaan UMKM pada kegiatan CFN dan CFD.
“Ranah UMKM, mulai dari penyusunan SOP, penataan pedagang, hingga pengoordinasian teknis di lapangan, dapat dikelola oleh asosiasi,”arah Bupati.
Menurut Bupati, kegiatan CFN dan CFD telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Barat, baik sebagai ruang publik, ruang interaksi sosial, maupun sebagai daya ungkit ekonomi rakyat. Oleh karena itu, keberlanjutannya harus dijaga melalui tata kelola yang tertib, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan CFN dan CFD hingga mampu dikelola secara mandiri oleh pelaku usaha dan komunitas, tanpa menghilangkan fungsi Negara dalam pengawasan dan pengaturan ruang publik.
“Pemerintah daerah akan terus mengawal CFN dan CFD ini agar tumbuh dengan baik, tertib, dan pada akhirnya bisa mandiri. Namun pengawalan itu harus dibarengi dengan komitmen dan konsistensi dari asosiasi,” terangnya.
Bupati juga menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan harus dijaga melalui konsistensi penerapan aturan dan keadilan dalam pelaksanaannya.
“Kalau sudah diberi kepercayaan, maka kuncinya adalah komitmen dan konsisten. Aturan yang disepakati harus dijalankan secara adil dan terbuka,”serunya.
Selain itu, Bupati secara khusus menyoroti pentingnya transparansi, terutama jika di kemudian hari terdapat iuran dari pedagang.
“Apabila ada iuran, semuanya harus dibahas bersama anggota. Besarannya berapa, digunakan untuk apa, dan mekanismenya bagaimana, harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekda Lombok Barat, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, serta Sekretaris BPKAD.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Asosiasi UMKM Lombok Barat dalam menata CFN dan CFD agar semakin tertib, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lombok Barat. (Irs)
0 Komentar